New York, Amerika Serikat – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, turut serta dalam Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York pada 16-18 Februari 2026. Agenda utamanya adalah membahas nasib perdamaian di Gaza, Palestina, sebuah isu krusial yang terus menjadi perhatian internasional.
Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Palestina
Dalam forum bergengsi tersebut, Menlu Sugiono secara khusus mengangkat tema ‘The situation in the Middle East, including the Palestinian Question (MEPQ)’. Kunjungan kerja ini menegaskan kembali peran aktif Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dan kemanusiaan, termasuk dalam proses rekonstruksi dan pemulihan Gaza. Hal ini disampaikan melalui keterangan pers resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (17/2/2026).
“Kehadiran Menlu RI pada Pertemuan DK PBB tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza,” demikian bunyi keterangan pers tersebut.
Partisipasi Indonesia di Board of Peace dan Solusi Dua Negara
Lebih lanjut, Menlu Sugiono juga akan membahas partisipasi Indonesia dalam Board of Peace. Langkah ini merupakan wujud nyata dari konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dalam mendukung terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Indonesia secara konsisten mengedepankan solusi dua negara dan menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat Palestina.
Diplomasi Bilateral dan Undangan KTT D-8
Selain agenda utama di DK PBB, Menlu RI dijadwalkan untuk melakukan serangkaian pertemuan bilateral strategis. Ia akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Wakil Tetap Palestina untuk PBB. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam memperjuangkan perdamaian di Palestina. Dalam kesempatan tersebut, Menlu Sugiono juga akan menyampaikan undangan partisipasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang rencananya akan digelar di Jakarta pada April 2026.
Tak hanya itu, Menlu RI juga diagendakan untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris, yang pada Februari 2026 menjabat sebagai Presiden DK PBB. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah.
