Berita7 — Jakarta — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak hadir dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Selasa (14/7/2026), karena sedang menunaikan ibadah umrah. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyampaikan kabar itu saat membuka rapat di Gedung DPR, Senayan.

Alex memimpin rapat yang membahas anggaran Kementerian Kehutanan serta sejumlah isu aktual di sektor kehutanan. Kementerian diwakili oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.

“Beliau izin menunaikan ibadah umroh,” kata Alex kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).

Saat membuka rapat, Alex meminta persetujuan anggota untuk melanjutkan pertemuan secara terbuka dengan Menteri diwakili oleh Wakil Menteri.

“Kami meminta persetujuan anggota agar rapat ini kami buka dan bersifat terbuka untuk umum, serta Menteri diwakili oleh Wakil Menteri Kehutanan. Bisa disetujui?” tanya Alex saat membuka rapat.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Paparan Wamenhut: Lonjakan Hotspot dan Luas Karhutla

Dalam paparannya, Wamenhut Rohmat Marzuki menyampaikan kesiapan pemerintah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipicu fenomena El Nino 2026-2027. Ia memaparkan data pemantauan hotspot dan luasan area terdampak.

Rohmat mengatakan hingga 15 Juli 2026 tercatat 1.007 hotspot berdasarkan hasil pemantauan satelit Terra dan Aqua milik NASA serta MODIS. Angka ini meningkat sekitar 205 persen dibanding periode yang sama pada 2025 yang tercatat 330 hotspot.

“Pemantauan hotspot hingga 15 Januari 2026, berdasarkan pemantauan Satelit Terra, Aqua dari NASA dan MODIS terpantau 1.007 hotspot. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat 330 hotspot, atau naik sekitar 205% yang ini harus menjadi kewaspadaan dari kita bersama,” ujarnya.

Rohmat juga melaporkan luas area karhutla dari Januari hingga 31 Mei 2026 mencapai 81.077 hektare. Dari total itu, 53 persen terjadi di dalam kawasan hutan dan 47 persen di luar kawasan hutan.

“Sedangkan jika kita melihat dari jenis tanah, seluas 36.162 hektar atau 55%-nya adalah tanah mineral, sedangkan seluas 44.914 hektar atau 45% terjadi pada lahan gambut, terutama di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Riau,” paparnya.

Menurut Rohmat, pemerintah telah melakukan berbagai langkah penanganan karhutla, antara lain operasi pemadaman oleh Satgas Darat, operasi modifikasi cuaca di sejumlah provinsi rawan, serta penegakan hukum terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan pencegahan karhutla.

Kasus Pembunuhan Tapir dan Faktor Fragmentasi Hutan

Rohmat juga menjelaskan perkembangan terkait peristiwa pembunuhan tapir di Kabupaten Mesuji. Ia menyebut kondisi hutan yang terfragmentasi oleh aktivitas perladangan dan pertanian meningkatkan interaksi antara satwa liar dan manusia.

“Kejadian kematian satwa tapir ini terjadi di Hutan Produksi Register 45 yang dikelola oleh KPH Sungai Buaya dan terdapat perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Silva Inhutani Lampung. Luas Hutan Register 45 adalah 42.762,09 hektar, yang kondisinya sudah terfragmentasi dengan banyaknya perladangan dan aktivitas pertanian dengan menyisakan sedikit tutupan hutan,” jelasnya.

Rohmat menuturkan kondisi fragmentasi memicu keluarnya satwa ke area pemukiman dan jalan raya.

“Kondisi ini menyebabkan intensitas interaksi satwa liar dan manusia meningkat. Hal ini ditandai dengan keluarnya satwa tapir dari hutan ke jalan raya,” sambungnya.

Terkait penanganan kasus, Rohmat menyebut tim BKSDA bersama Satreskrim Polres Kabupaten Mesuji telah mengamankan empat terduga pelaku. Dua orang lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO). Sejumlah barang bukti juga diamankan.

“Tim BKSDA berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Kabupaten Mesuji mengamankan 4 orang terduga pelaku dan 2 orang lainnya masih dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO,” ujarnya.