Berita7.co.id — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat upaya pengendalian inflasi agar laju kenaikan harga tetap berada di bawah batas atas target pemerintah sebesar 3,5 persen.

Permintaan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Angka Inflasi Terkini

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi month-to-month pada Juni 2026 terhadap Mei 2026 tercatat sebesar 0,44 persen. Sementara inflasi year-on-year Juni 2026 terhadap Juni 2025 mencapai 3,34 persen.

Tito menyebut angka tersebut masih dalam kategori aman, namun tetap perlu diwaspadai. “Kita tentu perlu banyak berusaha agar jangan sampai menyentuh angka 3,5 persen. Karena memberatkan masyarakat terutama desil 1 sampai desil 4 itu akan terasa,” ujarnya.

Komoditas Penyumbang Inflasi

Tito menjelaskan penyumbang inflasi month-to-month terutama berasal dari kelompok transportasi, yakni kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara.

Kelompok makanan dan minuman juga berkontribusi pada inflasi, termasuk bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan beras. Mengenai beras, Tito mengatakan, “Dalam skala yang lebih kecil adalah beras. Belum gawat, belum pada posisi yang serius, tapi perlu kita waspadai.”

Tindak Lanjut untuk Pemda

Tito mengingatkan pemerintah daerah yang mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) agar segera melakukan langkah-langkah pengendalian. Ia meminta agar kepala daerah mendapat informasi dan menindaklanjuti temuan tersebut.

Data yang disampaikan dalam rapat menunjukkan perubahan IPH tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 1,91 persen. Di tingkat kabupaten/kota, kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Deiyai sebesar 8,89 persen.

“Tolong nanti rekan-rekan kepala daerah atau yang mewakili disampaikan ke kepala daerah untuk lakukan langkah-langkah [pengendalian], terutama yang tinggi-tinggi [angka IPH],” tutup Tito.

Agenda Rakor

Rapat koordinasi pengendalian inflasi kali ini juga dirangkaikan dengan pembahasan progres Sensus Ekonomi, rilis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 Juta Rumah.

Rakor dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rini Dyah Mawarty, serta Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional Nita Yulianis.