Berita7 — Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN 2025 tidak menghambat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Tito, realisasi anggaran Kemendagri mencapai Rp 3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif Rp 3,79 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI mengenai Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2025 di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

“Dan ini, (capaian) 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga,” ujar Tito.

Tito menjelaskan bahwa pagu awal Kemendagri untuk 2025 sebesar Rp 4,79 triliun. Sejalan kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pagu tersebut sempat turun menjadi Rp 2,61 triliun, lalu meningkat menjadi pagu efektif Rp 3,79 triliun melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk mendukung kebutuhan strategis.

Pemanfaatan Tambahan Anggaran

Menurut Tito, tambahan anggaran dipakai untuk sejumlah program Kemendagri, termasuk penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mendukung belanja wajib dan kegiatan prioritas, serta penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Selain itu, anggaran digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan pelaksanaan berbagai prioritas pemerintah di daerah.

Kinerja Penerimaan dan Penghargaan

Dari sisi penerimaan negara, Kemendagri mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir 2025 sebesar Rp 1,22 triliun atau 225,30 persen dari target Rp 545,62 miliar. Pencapaian ini terutama ditopang layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.

Tito juga menyampaikan capaian opini audit: “Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014.”

Selain mempertahankan opini WTP, Kemendagri membukukan sejumlah capaian kinerja: nilai kinerja anggaran 94,69 dengan kategori sangat baik; nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan 78,99 dengan predikat sangat baik (BB); serta indeks reformasi birokrasi 91,01 dengan kategori A. Pada penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2025, Kemendagri memperoleh predikat sangat baik.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI. Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik,” tuturnya.

Peserta Rapat

Rapat dihadiri jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, serta pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).