Berita7 — Jakarta — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp213,5 miliar atau 99,38 persen dari pagu akhir. Laporan itu disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP, memaparkan capaian pengelolaan anggaran, kinerja organisasi, serta deretan penghargaan yang diraih sepanjang 2025.

Perjalanan Pagu Anggaran

Tito menjelaskan alokasi awal BNPP pada awal 2025 berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024 sebesar Rp267,13 miliar. Namun setelah penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah, pagu menurun menjadi Rp138,4 miliar.

“Selanjutnya dalam perjalanan anggaran terdapat relaksasi dari Kementerian Keuangan sebesar Rp76,4 miliar. Sehingga total pagu BNPP Tahun 2025 menjadi Rp214,8 miliar,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Realisasi dan Opini Pemeriksa

Dari total pagu Rp214,8 miliar, BNPP merealisasikan Rp213,5 miliar atau 99,38 persen. Menurut Tito, capaian tersebut mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi dan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan BNPP RI.

Selain realisasi anggaran yang optimal, BNPP juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun 2024. Tito menyebut opini WTP ini merupakan yang ke-11 secara berturut-turut sejak 2014.

Penilaian Kinerja dan Reformasi

Berbagai indikator kinerja kelembagaan BNPP Tahun 2025 mendapat penilaian positif dari kementerian dan lembaga lain. Evaluasi Aplikasi Monev Kementerian Keuangan memberi nilai kinerja anggaran BNPP 94,86 dengan kategori sangat baik.

Hasil evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mencapai 81,84 atau kategori A-, naik dari 73,88 pada tahun sebelumnya.

Pada aspek perencanaan pembangunan, BNPP memperoleh Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,36 dengan predikat sangat baik berdasarkan penilaian Kementerian PPN/Bappenas.

Sementara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2025 yang dinilai Kementerian Keuangan mencapai nilai 94,67 dengan kategori baik.

Penghargaan dan Capaian Lain

Tito juga menyebut sejumlah penghargaan yang diterima BNPP sepanjang 2025. Antara lain penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diraih PLBN Entikong dan PLBN Motamasin.

Indeks Reformasi Hukum BNPP memperoleh nilai 99,5 atau predikat AA (istimewa) dari Kementerian Hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BNPP meraih peringkat pertama terbaik pada kategori lembaga nonstruktural.

Apresiasi dan Komitmen

Tito menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BNPP.

“Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota Komisi II DPR RI. Semua capaian ini tidak lepas dari pengawasan dan rapat kerja yang rutin dilaksanakan, termasuk kunjungan langsung ke lapangan dan ke pos-pos lintas batas,” tuturnya.

Menurut Tito, capaian itu menjadi bukti komitmen BNPP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui pengelolaan anggaran yang efektif serta peningkatan kualitas layanan di kawasan perbatasan, BNPP berupaya memperkuat perannya mendukung pembangunan wilayah perbatasan yang maju, aman, dan berdaya saing.

Peserta Rapat

Rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI turut dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman; Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Edfrie R. Maith; serta jajaran Kepala Biro dan Asisten Deputi di lingkungan BNPP RI.