Berita7 — Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta peningkatan indikator kinerja (KPI) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperbaiki kualitas hasil kerja. Ia menyoroti mentalitas sebagian ASN yang dinilai belum berubah meski ada upaya digitalisasi.

Permintaan itu disampaikan Rifqinizamy dalam rapat kerja bersama KemenPAN-RB, BKN, LAN, dan pihak terkait, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

“Kita ke depan mungkin, Ibu Menpan-RB dan bapak ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, perlu meningkatkan sedikit KPI (Key Performance Indicator) kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita, apakah itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujar Rifqinizamy.

Rifqinizamy menyatakan kekhawatiran soal daya saing ASN jika dibandingkan pegawai swasta dan menegaskan perlunya sanksi bagi yang tidak mencapai KPI.

“Karena itu ini PR kita semua, kita kan sudah memasukkan dalam Prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, Pegawai Negeri ASN enggak bisa kompetitif? Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas,” sebutnya.

Ia menegaskan prinsip kinerja berbasis indikator harus dipegang: yang baik dipertahankan, yang tidak memenuhi standar harus diberi konsekuensi.

“Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI, bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini yang sekarang jadi beban kita di daerah,” tambah dia.

Politikus Partai NasDem itu juga menilai digitalisasi yang telah diterapkan belum diikuti perubahan sikap kerja ASN.

“Ekosistem digitalnya belum, berubah, mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, sore ngabsen lagi,” sebutnya.

Rifqinizamy menyinggung beban anggaran daerah untuk gaji pegawai yang besar dan potensi dampaknya terhadap anggaran pelayanan publik.

“Kalau kita pertahankan terus, kita memanusiakan para ASN termasuk PPPK di dalamnya, tapi pada sisi yang lain kita sedang zalim dengan rakyat yang lebih membutuhkan. Sekolah enggak bisa diperbaiki, kesehatan enggak bisa diurus, jalan rusak nggak bisa kita apa-apain,” tuturnya.