— Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan program swasembada pangan nasional harus dirancang sehingga petani mendapatkan manfaat langsung. Ia mengingatkan keberhasilan target produksi tidak boleh mengorbankan taraf hidup para petani.

Pernyataan itu disampaikan usai Titiek memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI sekaligus menghadiri kegiatan Panen Raya Padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Menurut Titiek, upaya penguatan sektor pertanian perlu selaras dengan visi Presiden Prabowo mengenai ketahanan pangan. Legislator Partai Gerindra ini mengatakan Prabowo telah menetapkan swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, dan dinamika geopolitik.

“Keberhasilan swasembada pangan harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Sebab, petani yang sejahtera adalah kunci terwujudnya pertanian yang kuat dan kedaulatan pangan Indonesia,” ujar Titiek dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Dia menilai Jawa Tengah, terutama Kabupaten Klaten, merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan beras Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian harus bersifat menyeluruh.

Dalam penjelasannya, Titiek meminta penyediaan sarana produksi yang memadai, perbaikan infrastruktur pertanian, serta modernisasi alat dan teknologi dilakukan tanpa memberatkan petani. Ia menegaskan kebijakan tidak boleh justru menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usahatani.

“Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaat dari setiap kebijakan pangan nasional,” ujar Titiek.

Di lokasi panen raya, Titiek juga menyampaikan apresiasi kepada para petani, penyuluh pertanian, penyalur pupuk bersubsidi, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, serta BUMN yang bekerja sama meningkatkan produksi padi nasional. Ia berharap momentum panen di Klaten dapat mendorong produktivitas pangan secara nasional.

“Semoga produksi terus meningkat, harga tetap menguntungkan, kesejahteraan petani semakin meningkat, serta pertanian Indonesia semakin jaya dan berdaulat,” pungkasnya.