Berita7 — Sekretariat Jenderal MPR RI menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan standar pelayanan di Klinik Pratama MPR RI. Kegiatan ini merupakan kolaborasi strategis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI).

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan bahwa evaluasi standar pelayanan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang. Menurutnya, Klinik Pratama MPR RI tidak hanya melayani pegawai, tetapi juga pimpinan dan anggota MPR RI.

“Pelayanan kesehatan harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Karena itu, evaluasi bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan,” ujar Siti pada Kamis (23/7/2026).

Digitalisasi Pelayanan Terus Diperkuat

Siti menjelaskan bahwa meskipun Klinik Pratama MPR RI telah meraih akreditasi Paripurna pada 2025, peningkatan kualitas pelayanan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu fokusnya adalah penguatan layanan laboratorium serta transformasi digital dalam berbagai aspek pelayanan.

Saat ini, Klinik Pratama MPR RI telah menerapkan digitalisasi pelayanan yang mencakup sistem pendaftaran, rekam medis terintegrasi, sistem antrean, hingga penyampaian hasil pemeriksaan melalui layanan digital, termasuk aplikasi pesan singkat.

Selain pelayanan kuratif, Klinik Pratama MPR RI juga terus memperkuat program promotif dan preventif. Upaya ini diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pegawai yang bekerja sama dengan rumah sakit pada Mei 2026, serta berbagai kegiatan penyuluhan kesehatan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Siti menilai Forum Konsultasi Publik menjadi momentum penting untuk membangun budaya pelayanan prima dengan membuka ruang bagi kritik, saran, dan pengaduan dari pengguna layanan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

“Organisasi yang maju adalah organisasi yang mau mendengar, belajar, dan terus melakukan perbaikan secara konsisten,” katanya.

FKP Perdana Klinik Pratama MPR RI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Setjen MPR RI, Agus Subagyo, menambahkan bahwa Forum Konsultasi Publik yang digelar tahun ini merupakan penyelenggaraan perdana bagi Klinik Pratama MPR RI.

Ia menjelaskan Klinik Pratama MPR RI menyediakan layanan kesehatan dasar yang didukung oleh dokter umum, dokter gigi, tenaga medis dan nonmedis, serta fasilitas farmasi, laboratorium, fisioterapi, dan rekam medis. Pada Agustus 2025, Klinik Pratama MPR RI berhasil memperoleh akreditasi Paripurna.

Agus menegaskan bahwa tidak ada pelayanan yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, standar pelayanan harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan pengguna layanan.

“Pelayanan bersifat dinamis. Apa yang hari ini dianggap sudah baik, beberapa tahun ke depan belum tentu masih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan,” ucapnya.

Ia menambahkan, hasil Forum Konsultasi Publik juga menjadi salah satu unsur penilaian dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 yang dilaksanakan Kementerian PANRB.

Agus berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang dialog antara penyelenggara dan pengguna layanan, tetapi juga dapat melahirkan kolaborasi untuk memperkuat kualitas pelayanan Klinik Pratama MPR RI.

“Melalui forum ini, kami berharap berbagai masukan dan ide konstruktif dari peserta dapat menjadi bahan perbaikan pelayanan Klinik Pratama MPR RI. Masukan tersebut tidak hanya datang dari pegawai di lingkungan Setjen MPR RI, tetapi juga dari pimpinan dan anggota MPR RI serta pegawai purnabakti sebagai pengguna manfaat layanan klinik,” pungkasnya.

Forum Konsultasi Publik berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026). Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Setjen MPR RI Agus Subagyo, S.S., M.IR.; Inspektur Setjen MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, S.I.P., M.E.; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Budi Muliawan, S.H., M.H.; serta Penanggung Jawab Klinik Pratama MPR RI drg. Dian Kusumaningrum. Turut hadir pula para pegawai, pegawai purnabakti, dan undangan lainnya di lingkungan Setjen MPR RI.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dr. dr. Misbahul Munir, M.K.K., FISqua., dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer (LAFKESPRI); Rachmat, S.I.P., M.Tr.A.P., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Unit Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik, Kementerian PANRB; Dian Ayu Puspitasari, S.I.P., M.A., Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Unit Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik, Kementerian PANRB; serta dokter umum Klinik Pratama MPR RI dr. Nisaa Dwityarahma.