Berita7 — JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu faktor krusial bagi kemampuan sebuah negara untuk bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, didorong untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang telah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Menurutnya, gerakan ini berfungsi sebagai pengingat atau wake up call bagi seluruh aparatur pemerintah agar kembali fokus pada penguatan pelayanan.

Pernyataan Mendagri ini merujuk pada pandangan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyampaikan bahwa negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang ditopang oleh tiga variabel utama. Ketiga variabel tersebut adalah militer yang kuat, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan.

“Dalam konteks ini, kita melihat acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (24/7/2026).

Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta. Ia mengakui bahwa membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Kompleksitas geografis sebagai negara kepulauan, jumlah penduduk yang besar, serta keragaman karakteristik masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, Tito menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur yang positif.

“Menurut saya selain integritas sistemnya harus dibuat, kalau sistem dibuat maka orang akan berbalik dia akan berubah sistemnya akan berubah dia akan mengikuti kepada sistem itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menyoroti peran penting Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi terpadu. Ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk terus membangun MPP guna mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mempermudah pelayanan melalui transformasi digital.

Menurut Mendagri, penyederhanaan pelayanan publik dan digitalisasi berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah yang mampu meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi.

“Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive,” tutupnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, serta pejabat terkait lainnya. Pada kesempatan itu, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebagai komitmen bersama.