Berita7 — Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan pencapaian pertama bagi Kementrans sejak didirikan sekitar satu tahun lalu. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan kementerian telah disajikan secara wajar, bebas dari kesalahan material, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menteri Transmigrasi (Mentrans), M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menerima opini WTP tersebut secara langsung saat acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam keterangannya pada Sabtu (18/7/2026), Iftitah menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara.

“Komitmen kami sederhana, tetapi sangat penting: uang rakyat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kawasan transmigrasi serta kesejahteraan masyarakat,” tegas Iftitah. Pernyataan ini disampaikan usai ia menerima LHP dari Pimpinan III BPK RI di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/7).

Iftitah menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia memandang pemeriksaan keuangan sebagai sebuah cermin yang membantu melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus disempurnakan.

Lebih lanjut, Menteri Iftitah meyakini bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan landasan penting bagi tercapainya program strategis Transformasi Transmigrasi yang telah disetujui oleh Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Pemeriksaan Keuangan III BPK RI menyerahkan LHP kepada 26 entitas Kementerian dan Lembaga Negara. Pimpinan III BPK RI, Prof. Akhsanul Khaq, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. “Kami menyimpulkan bahwa 20 entitas kementerian/lembaga dan 6 laporan keuangan pengelola pinjaman maupun hibah luar negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami mengapresiasi capaian ini sebagai hasil kerja keras para Menteri, Kepala Lembaga, beserta seluruh jajarannya,” ujar Prof. Akhsanul Khaq.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang mewakili seluruh Kementerian dan Lembaga Negara yang hadir, turut menegaskan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, akuntabilitas tersebut harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat. “Apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga akuntabilitas kerja agar menghasilkan dampak yang nyata, karena pada dasarnya uang yang kita pergunakan adalah uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan,” katanya.