Berita7.co.id — Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan. Keputusan diambil setelah beberapa wilayah mulai mengalami penurunan pasokan air bersih pada musim kemarau 2026.

Hingga awal Juli, dua desa di Kecamatan Banjarsari—Desa Cibadak dan Desa Kawasen—melaporkan kesulitan air dan meminta bantuan distribusi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciamis.

Pemicu Penetapan Status

Kepala Pelaksana BPBD Ciamis, Ani Supiani, mengatakan penetapan status didasarkan pada hasil pemantauan lapangan yang menunjukkan adanya warga mulai kekurangan air bersih dan ketiadaan curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.

Keputusan ini juga merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat dan Surat Edaran Bupati Ciamis terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana tahun 2026. Meski demikian, BPBD menilai dampak kekeringan tahun ini belum separah kemarau panjang pada 2023.

“Status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan ini ditetapkan karena dari hasil monitoring di lapangan sudah ada masyarakat di beberapa wilayah yang mulai kekurangan air bersih. Di sisi lain, musim kemarau juga sudah mulai terasa, ditandai dengan tidak adanya hujan di sejumlah wilayah Kabupaten Ciamis,”
“Kalau dibandingkan dengan tahun 2023, laporan kekeringan saat ini memang belum sebanyak waktu itu. Tetapi kami tetap siaga karena beberapa wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi sudah mulai menunjukkan gejala kekurangan air bersih,”

Wilayah Rawan dan Dampak Nyata

BPBD memetakan delapan kecamatan dengan risiko kekeringan tertinggi: Banjaranyar, Pamarican, Cimaragas, Banjarsari, Cidolog, Cipaku, Cihaurbeuti, dan Cijeungjing. Saat ini dampak nyata dilaporkan di Desa Cibadak dan Desa Kawasen, kedua berada di Kecamatan Banjarsari.

Di Desa Cibadak, Dusun Cibeureum mengalami kekeringan akibat sumur gali mengering. Sebanyak 171 kepala keluarga atau sekitar 513 jiwa kesulitan memenuhi kebutuhan harian seperti memasak dan mandi. Di Desa Kawasen, bantuan air bersih telah disalurkan ke Dusun Panamun yang terdampak pada 140 kepala keluarga atau 429 jiwa.

Ani menyebut minimnya sarana air bersih mempercepat dampak kekeringan di Banjarsari. Saat ini wilayah tersebut dilayani satu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Purwasari.

Upaya Penanganan dan Mitigasi

BPBD Ciamis menyiagakan armada mobil tangki dan tandon air untuk distribusi cepat jika cakupan terdampak meluas. Pihaknya juga rutin memantau sumber air permukaan dan berkoordinasi intensif dengan BMKG serta instansi terkait seperti PDAM dan Dinas PUPRP.

Langkah lain yang diambil meliputi pencarian sumber air baru, penyediaan tempat penampungan saat distribusi, dan sosialisasi surat edaran bupati mengenai kesiapsiagaan menghadapi kekeringan.

“Begitu ada laporan dan hasil asesmen menunjukkan warga mulai kesulitan air, kami langsung menyiapkan langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih sesuai kebutuhan dan skala prioritas di lapangan,”

Ani juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan menghindari aktivitas pembakaran sembarangan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Masyarakat kami imbau untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara hemat dan efisien. Selain itu, jangan membakar sampah, hutan, atau lahan sembarangan, jangan membuang puntung rokok di area yang rawan terbakar, dan sebisa mungkin menjaga sumber-sumber air yang ada,”

Ke depan, BPBD mendorong pemerintah desa membangun infrastruktur jangka panjang seperti embung atau penampungan air hujan untuk meminimalkan dampak kekeringan pada masa mendatang.

“Kalau memungkinkan, wilayah yang rawan kekeringan perlu didorong untuk memiliki embung atau sarana penampungan air. Di sisi lain, hutan dan kawasan resapan air juga harus dijaga agar sumber air tidak semakin berkurang saat musim kemarau datang,”