Pemerintah Kabupaten Bogor menjalin kerja sama strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan program-program unggulan daerah berjalan sesuai koridor hukum. Audiensi yang digelar di Cibinong pada Selasa (20/1/2026) ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Bogor untuk mendapatkan pendampingan resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
Program Strategis Minta Pengawasan KPK
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa pertemuan ini membuka lembaran baru bagi Kabupaten Bogor. Ia secara langsung meminta KPK untuk mengawasi sejumlah program strategis yang dijalankan oleh Pemkab Bogor. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai aduan masyarakat yang kerap diterima Pemkab Bogor selama setahun terakhir.
“Bahwa hari ini ada beberapa hal yang dibahas, tetapi poin pentingnya hari ini adalah kita membuka warna baru Kabupaten Bogor. Ada beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor yang kami meminta secara langsung untuk mendapatkan pendampingan resmi dari KPK,” ujar Rudy kepada wartawan.
Ia menambahkan, dengan adanya pendampingan resmi dari KPK, masyarakat tidak perlu lagi bersusah payah membuat aduan terpisah. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat dan memastikan program-program strategis berjalan lancar dan akuntabel.
“Jadi tidak perlu repot-repot membuat beberapa aduan, beberapa program-program strategis hari ini kita kolaborasikan bersama, meminta pendampingan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelasnya.
Fokus pada Lahan Tambang dan Infrastruktur
Selain itu, pertemuan juga membahas isu krusial terkait alih fungsi lahan yang berujung pada aktivitas pertambangan. Salah satu fokus utama adalah pembebasan lahan untuk proyek jalur khusus angkutan tambang di wilayah Bogor bagian barat.
“Salah satunya adalah pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang dan barang. Kedua, jalan Rancabungur-Leuwiliang. Lalu ketiga, nanti kita akan lihat lagi beberapa program-program yang lain,” papar Rudy.
Pemkab Bogor juga menegaskan komitmennya untuk menggandeng aparat penegak hukum lain, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Maka, pada saat didampingi, supaya langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Rudy berharap kolaborasi ini dapat menjadi bukti nyata transparansi program Pemerintah Kabupaten Bogor. “Jadi kita ingin menunjukkan bahwa inilah transparansi program dari Pemerintah Kabupaten Bogor, bahwa langkah-langkah yang akan kami ambil, kami berkolaborasi bersama-sama,” tutup Rudy.
