JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, memberikan apresiasi atas pembangunan 4.000 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Utara. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup berat oleh bencana, menyebabkan banyak rumah warga rusak parah hingga rata dengan tanah, bahkan sebagian masyarakat masih terpaksa bertahan di tenda pengungsian.
Tito Karnavian meninjau langsung pembangunan huntara di Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, pada Kamis (22/1/2025). Ia mengapresiasi sinergi antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Danantara dalam upaya penyediaan huntara ini. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah berperan aktif dengan menyiapkan huntara, mendirikan tenda pengungsian, menyediakan makanan, serta menyalurkan bantuan tangki air.
“[Sebanyak] 4.000 [huntara] di Aceh Utara, mudah-mudahan ini nanti akan bisa membantu terutama yang tinggal-tinggal di tenda ini, bisa masuk ke dalam hunian sementara,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2025).
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa setelah masa hunian sementara, pemerintah akan segera menyiapkan hunian tetap (huntap). Prioritas utama diberikan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat bencana. Proses penyediaan huntap ini akan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta partisipasi dari berbagai pihak melalui program gotong royong. Salah satu contohnya adalah Yayasan Buddha Tzu Chi yang bekerja sama dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam pembangunan 2.603 unit rumah layak huni.
“Nah, di samping itu, saya sudah minta bantuan kepada Pak Bupati, kewajiban daripada pemerintah daerah [adalah] data,” jelas Tito.
Ia merinci skema bantuan perbaikan rumah, di mana rumah rusak ringan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta. Dana ini diupayakan dapat disalurkan secepatnya setelah data warga yang terdampak tervalidasi dan terverifikasi oleh BNPB.
Tito juga menginstruksikan para keuchik (kepala desa) untuk segera mendaftarkan warga yang membutuhkan bantuan kepada Kementerian Sosial. Bantuan tersebut mencakup uang makan sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga (mebel) senilai Rp3 juta, serta bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta.
“Kuncinya adalah bupati, wali kota yang terdampak mendaftar, buatlah timlah dengan camat, dengan keuchik-keuchik, Dinas Sosial, BPBD-nya. Mendata warga yang memerlukan,” paparnya.
Mendagri menekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada keakuratan data yang diserahkan. Pemberian bantuan kepada pihak yang berhak akan mencegah timbulnya persoalan hukum di kemudian hari. Semakin cepat data diserahkan, semakin cepat pula warga terdampak dapat terbantu dan tidak perlu lagi berlama-lama tinggal di tenda pengungsian.
“Karena [data] sangat berharga sekali, bayangkan kalau seandainya 15 juta yang [bantuan untuk rumah rusak] ringan, ditambah 3 juta [bantuan perabotan], ditambah 5 juta [bantuan ekonomi], ditambah lagi uang makan 15 ribu [per] orang per hari. Makin cepat diserahkan [data], mereka akan sangat terbantu,” pungkas Tito. Pemerintah berkomitmen untuk bekerja keras membantu masyarakat terdampak bencana, termasuk di wilayah Langkahan.
