Berita7 — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk memanfaatkan data statistik nasional, termasuk Data By Name By Address (BNBA), dalam mendukung pembiayaan perumahan.

Kerja sama lima tahun itu ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran pembiayaan, memperluas akses kepemilikan rumah, serta mendukung perumusan kebijakan perumahan yang berbasis data.

Pemanfaatan Data Untuk Target Pembiayaan

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan sektor perumahan berperan besar bagi perekonomian karena berkaitan dengan lebih dari 185 subsektor ekonomi. Namun, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit, sementara kebutuhan rumah baru mencapai 700 ribu hingga 800 ribu unit per tahun.

“Kalau kami bisa memiliki data yang lebih baik mengenai siapa masyarakat yang belum memiliki rumah, bagaimana tingkat penghasilannya, bagaimana demografinya, itu yang kita butuhkan. Dengan data yang semakin baik, pembiayaan akan semakin tepat sasaran,” kata Nixon.

Melalui akses data statistik dan BNBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, BTN berharap memperoleh gambaran komprehensif mengenai kebutuhan perumahan berdasarkan lokasi, karakteristik sosial ekonomi, kemampuan beli, hingga potensi permintaan pembiayaan di berbagai wilayah.

Peran Sensus Ekonomi 2026

BTN juga akan memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) untuk mengidentifikasi karakteristik aktivitas usaha di berbagai wilayah, pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perkembangan ekosistem usaha yang berkaitan dengan sektor perumahan.

Informasi dari sensus tersebut diproyeksikan menjadi referensi dalam memperkuat strategi pembiayaan BTN, mengembangkan layanan yang lebih relevan, dan menyesuaikan akses pembiayaan menurut karakteristik ekonomi wilayah.

Pengembangan Kapasitas dan Layanan

Nota kesepahaman juga mencakup dukungan pelaksanaan sensus dan survei, pengembangan kapasitas sumber daya manusia lewat pelatihan, knowledge sharing, program magang, serta kolaborasi pengembangan kompetensi di bidang statistik, data science, dan analisis data.

Nixon menegaskan kebutuhan data berkualitas akan semakin penting seiring transformasi industri perbankan yang mengedepankan pengambilan keputusan berbasis data. “Makin ke depan, data tidak bisa dipisahkan dari pengambilan keputusan. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu mengolah data menjadi informasi sehingga bisa menjadi dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan,” ujarnya.

Manfaat Bagi BPS

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan nota kesepahaman menjadi landasan memperkuat sinergi kedua institusi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, pengembangan SDM, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

Amalia menyampaikan apresiasi kepada BTN yang mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menyelesaikan pengisian sensus hingga seluruh kantor cabang. Menurutnya, hasil sensus menjadi referensi penting untuk memahami karakteristik aktivitas ekonomi nasional dan mendukung strategi pembiayaan perumahan yang lebih presisi.

Tindak Lanjut Implementasi

Sebagai tindak lanjut, BTN dan BPS akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur implementasi teknis. PKS akan mencakup penyusunan model pemetaan kebutuhan perumahan berbasis BNBA, identifikasi potensi permintaan pembiayaan, pengembangan kapasitas SDM, serta mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala.

Nixon berharap kolaborasi berbasis data ini menjadi fondasi yang memperkuat dukungan BTN terhadap program tiga juta rumah dan pembangunan sektor perumahan nasional. “Mudah-mudahan setelah kerja sama ini kita memiliki informasi yang jauh lebih baik untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia,” katanya.

Amalia menambahkan kerja sama diharapkan mempermudah akses pegawai BPS terhadap layanan perbankan BTN, mulai dari pengelolaan dana, transaksi, fasilitas payroll, hingga pembiayaan perumahan subsidi maupun nonsubsidi.