Berita7.co.id — Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukanlah upaya pendataan calon wajib pajak. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan seluruh informasi yang dikumpulkan murni untuk kepentingan statistik dan dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

Penegasan itu disampaikan usai pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (13/7/2026), merespons kekhawatiran sebagian masyarakat terkait kaitan sensus dengan penarikan pajak.

“Jadi sensus ini adalah untuk kepentingan statistik, bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas. Jadi sekali lagi, rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga,” kata Amalia.

Amalia menyebut BPS telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, dan PT Peruri untuk menjaga keamanan penyimpanan data. “Kami juga sudah melakukan kolaborasi dengan BSSN, Telkom, dan juga PT Peruri untuk menjaga keamanan data yang nanti dikumpulkan di server BPS,” ujarnya.

BPS menyediakan opsi pengisian kuesioner secara mandiri melalui tautan online yang diberikan petugas, agar responden memastikan hanya mereka sendiri yang mengetahui jawaban.

Pelaksanaan pendataan lapangan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan mendatangi rumah tangga dan pelaku usaha.

Untuk verifikasi, Amalia mengatakan warga cukup menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga (KK). “Petugas kami tidak akan memotret KTP ataupun KK. Mereka hanya mengecek dan memvalidasi karena kami sudah memiliki basis datanya di dalam aplikasi petugas,” jelasnya.

Hingga 13 Juli 2026, progres pendataan Sensus Ekonomi di DKI Jakarta dilaporkan mencapai 45,17 persen. BPS mengharapkan partisipasi masyarakat meningkat agar data yang dihasilkan akurat untuk menyusun kebijakan ekonomi.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga memberikan data sebenarnya saat didatangi petugas. Ia menegaskan kerahasiaan data responden dijamin oleh undang-undang dan BPS.

“Sekali lagi saya meminta seperti yang disampaikan Ibu Kepala BPS tadi bahwa rahasia data itu dijamin, sehingga mereka tidak segan-segan untuk melaporkan, menyampaikan data apa adanya tentang dirinya dan keluarganya,” kata Pramono.