Berita7.co.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta warga Jakarta menyampaikan kondisi ekonomi secara jujur ketika mengikuti Sensus Ekonomi 2026. Permintaan itu disampaikan saat pencanangan sensus di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7/2026).

Pramono menegaskan data yang akurat dari masyarakat diperlukan pemerintah untuk menyusun kebijakan publik. “Saya mengimbau bagi warga Jakarta di mana pun, kapan pun yang kemudian disensus, untuk menyampaikan apa adanya. Karena inilah yang menjadi kata kunci di dalam kita untuk mengambil keputusan ke depan,” ujarnya.

Data BPS Jadi Dasar Pengambilan Keputusan

Pramono meminta masyarakat tidak menutupi kondisi ekonomi sebenarnya. “Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin,” kata dia.

Menurut Pramono, data Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menjadi rujukan utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam berbagai keputusan, mulai penyaluran bantuan sosial hingga perencanaan program pembangunan. “Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Maka hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota selalu digunakan untuk menjadi referensi di dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Pramono mencontohkan data BPS terkait kawasan kumuh yang menunjukkan penurunan jumlah RW kumuh dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026. Data tersebut, menurutnya, menjadi acuan dalam menyusun program penanganan permukiman.

Prioritas Sektor Sosial dan Pendidikan

Gubernur juga menegaskan tiga sektor yang tidak boleh dikurangi yakni bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan, karena memerlukan data valid agar kebijakan tepat sasaran.

Di bidang pendidikan, Pramono menyebut Pemprov DKI mempertahankan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk sekitar 707 ribu siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi sekitar 15.900 mahasiswa. Ia menambahkan, mulai tahun depan Pemprov berencana meluncurkan program beasiswa LPDP Jakarta untuk sekitar 50 hingga 75 mahasiswa melanjutkan studi ke luar negeri.

Jaminan Kerahasiaan Data

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi dipergunakan untuk kepentingan statistik, bukan perpajakan. “Sensus ini adalah untuk kepentingan statistik, bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Jadi sekali lagi rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga,” katanya.

Amalia menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir soal keamanan data. BPS telah bekerja sama dengan BSSN, Telkom, dan PT Peruri untuk menjaga keamanan data yang tersimpan di server BPS.

Hingga 13 Juli 2026, Amalia menyebut progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di DKI Jakarta mencapai 45,17 persen. Pendataan berlangsung sejak 15 Juni dan dijadwalkan sampai 31 Agustus 2026, dilakukan dengan mendatangi rumah tangga maupun pelaku usaha.