Jakarta – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melaporkan adanya kendala dalam pengalihan aset milik Kemenhaj yang sebelumnya bersumber dari dana haji dan masih berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini disampaikan Dahnil dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026).
Kendala Pengalihan Aset Haji
Dahnil menjelaskan bahwa pihaknya masih menghadapi kesulitan terkait aset yang pemanfaatannya ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji. “Kami masih mengalami kendala terkait dengan aset yang dahulunya bersumber dari dana haji dan pemanfaatannya untuk mendukung fungsi penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Dahnil.
Koordinasi intensif terus dilakukan dengan Kemenag untuk menyelesaikan persoalan ini. Aset yang belum sepenuhnya dialihkan tersebut mayoritas berupa wisma haji yang tersebar di berbagai wilayah.
“Aset tersebut antara lain Wisma Haji Ciloto, Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta, Kompleks Perumahan Haji di Ciracas, Wisma Haji Tugu Bogor, dan Pusat Informasi Haji Batam,” ungkap Dahnil. Ia menambahkan, “Sampai saat ini masih belum dialihkan menjadi aset Kementerian Haji dan Umrah.”
Proses Pengalihan Pegawai Kemenhaj
Selain masalah aset, Dahnil juga memaparkan perkembangan pengalihan sumber daya manusia dari Kemenag ke Kemenhaj. Saat ini, Kemenhaj telah memiliki 3.631 pegawai, dan sedang dalam proses penambahan 1.362 orang lagi.
“Kementerian PAN-RB telah mengizinkan untuk pengalihan pegawai tahap berikutnya sebanyak 1.362 orang dari Kementerian Agama, yang sedang diproses melalui tahapan verifikasi oleh tim Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah,” jelasnya.
Kebutuhan total sumber daya manusia (SDM) di Kemenhaj diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang. Kekurangan pegawai ini akan dipenuhi secara bertahap. “Rencana jumlah SDM yang dibutuhkan oleh Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia sekitar kurang lebih 7.000 orang. Kekurangan tersebut akan dipenuhi secara bertahap,” tutur Dahnil.
