Berita7 — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau serangkaian pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Selatan pada Rabu (16/7/2026). Kunjungan itu bertujuan memastikan percepatan proyek berjalan sesuai target dan berkualitas.

Peninjauan mencakup Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP), infrastruktur sumber daya air, jaringan irigasi, pengamanan pesisir, serta fasilitas pemerintahan yang mendukung pelayanan publik di daerah otonomi baru (DOB).

Pemeriksaan Akses Jalan dan Proyeksi Penyelesaian

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pengecekan pembangunan akses Jalan DOB-Jembatan Netto, yang menjadi jalur utama menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Selatan. Laporan di lapangan menunjukkan progres pekerjaan telah melampaui target sehingga diproyeksikan selesai lebih cepat dari jadwal.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ribka mengingatkan agar percepatan tidak mengorbankan mutu pekerjaan. “Progres ini patut kita apresiasi. Yang terpenting adalah kualitas pekerjaan tetap dijaga sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat konektivitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Koordinasi Percepatan KPP dan Upaya Masuk PSN

Setelah peninjauan lapangan, Ribka dan Diana menghadiri rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan untuk membahas percepatan pembangunan KPP. Dalam pertemuan tersebut Ribka menyampaikan upaya pemerintah pusat untuk mengawal usulan agar KPP di empat DOB Papua ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami sedang memperjuangkan bersama Bapak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI agar KPP empat DOB Papua dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Kekuatan fiskal APBD provinsi-provinsi baru masih terbatas sehingga dukungan APBN sangat diperlukan,” ujarnya.

Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Tujuan Pelayanan Publik

Usai rapat, rombongan meninjau pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, Kantor DPR Papua Selatan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan. Ribka menekankan bahwa pembangunan gedung pemerintahan harus berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kehadiran gedung pemerintahan bukan sekadar membangun fisik, tetapi memastikan pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.

Waduk, Irigasi, dan Ketahanan Pangan

Peninjauan dilanjutkan ke Waduk Efata Mayo yang direncanakan menjadi sumber air baku bagi KPP sekaligus mendukung pertanian dan pariwisata. Rombongan juga mengecek Daerah Irigasi Waninggap untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengairan dalam mendukung program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian di Kabupaten Merauke.

Terkait hal tersebut, Ribka menilai pembangunan infrastruktur sumber daya air penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. “Potensi waduk ini sangat besar. Apabila dikembangkan secara terpadu, manfaatnya tidak hanya untuk penyediaan air baku, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Pengamanan Pesisir dan Penataan Kawasan Publik

Menjelang sore, rombongan meninjau pembangunan pengaman abrasi Pantai Lampu Satu yang berfungsi melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Ribka menekankan pentingnya penanganan bertahap sesuai tingkat urgensi untuk melindungi permukiman dan infrastruktur.

“Pengamanan pantai sangat penting untuk melindungi permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Penanganannya harus dilakukan secara bertahap sesuai tingkat urgensinya,” katanya.

Rangkaian kunjungan diakhiri di kawasan Kapsul Waktu Merauke, yang menurut Ribka memiliki nilai sejarah sekaligus potensi wisata. Ia meminta rehabilitasi infrastruktur, penambahan penerangan, dan penanganan vandalisme agar kawasan terjaga.

“Kapsul Waktu merupakan ikon Merauke. Kawasan ini perlu ditata dan dipelihara agar tetap menjadi ruang publik yang aman, nyaman, sekaligus membanggakan masyarakat Papua Selatan,” pungkas Ribka.