Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Ia menilai lemahnya pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi akar permasalahan.
Kasus Keracunan Meluas, Ribuan Siswa Terdampak
Yahya Zaini secara tegas menyatakan keprihatinannya atas insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Grobogan dan Mojokerto. Data yang dihimpun menunjukkan sebanyak 803 siswa di Grobogan dan 411 siswa di Mojokerto menjadi korban dalam peristiwa ini. Kejadian ini terjadi pada Kamis (15/1/2026).
“Saya menyatakan keprihatinan yang tinggi atas kasus keracunan yang terjadi di Grobogan dan di Mojokerto yang menelan korban 803 siswa di Grobogan dan 411 siswa di Mojokerto,” ujar Yahya kepada wartawan.
Pengawasan BGN Dipertanyakan
Menurut Yahya, terus berulangnya kasus keracunan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang dilakukan BGN terhadap SPPG. Padahal, BGN sendiri telah menargetkan pencapaian zero accident atau nihil kecelakaan pada tahun 2026.
“Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan dari BGN terhadap SPPG dalam pelaksanaan SOP. Padahal BGN telah menetapkan tahun 2026 zero accident. Ini BGN kecolongan lagi,” kritiknya.
Tuntutan Sanksi Tegas dan Penguatan Koordinasi
Menyikapi hal ini, Yahya Zaini mendesak BGN untuk segera memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang terbukti lalai dalam menjalankan Standard Operating Procedure (SOP). Sanksi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi sekaligus peringatan keras agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Minta BGN memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap SPPG yang lalai melaksanakan SOP dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yahya juga mendorong BGN untuk memperketat mekanisme pengawasan dengan melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan setempat. Ia menilai pelibatan kementerian dan lembaga lain dalam pengawasan saat ini masih belum optimal.
“Minta BGN untuk memperketat pengawasan dengan melibatkan Kemenkes dan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pengawasan. Saya melihat pelibatan kementerian lain ini masih lemah. BGN kurang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melakukan pengawasan,” tambahnya.
Pertemuan Rutin untuk Tingkatkan Kewaspadaan
Sebagai upaya preventif jangka panjang, Yahya mengusulkan agar BGN secara rutin menggelar pertemuan dengan seluruh SPPG. Pertemuan ini, baik secara daring maupun per regional, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan para pelaksana program dalam mematuhi SOP.
“Untuk menghindari terjadinya kasus yang serupa di kemudian hari, saya minta BGN melakukan pertemuan rutin secara online dengan SPPG setiap bulan sekali untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan SPPG melaksanakan SOP. Pertemuan ini bisa dilakukan per regional, supaya lebih efektif,” tuturnya.
Sebagai informasi tambahan, kasus keracunan MBG tidak hanya terjadi di Grobogan. Di Mojokerto, Bupati Muhammad Albarraa (Gus Barra) mengonfirmasi total 411 orang menjadi korban keracunan soto ayam MBG. Sementara itu, di Kabupaten Grobogan, sebanyak 803 orang diduga mengalami keracunan akibat menu ayam dari program yang sama.
