Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memproyeksikan normalisasi penuh kondisi wilayah pascabencana di Sumatera membutuhkan waktu hingga tiga tahun. Ia menyoroti kondisi jalan di kabupaten dan provinsi yang masih berlumpur sebagai salah satu kendala utama.
Proyeksi Normalisasi Pascabencana
“Kalau normalisasi penuh, saya sampaikan mungkin kira-kira 2-3 tahun,” ujar Tito seusai konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Ia menjelaskan bahwa pembersihan jalan, terutama yang menuju kabupaten dan jalan provinsi, memerlukan waktu yang signifikan karena banyaknya ruas yang terdampak.
Meskipun jalan provinsi sudah dapat difungsikan secara fungsional, Tito menekankan bahwa perbaikan permanen membutuhkan waktu lebih lama. “Jalan kabupaten-kota 2 bulan 3 bulan kalau untuk fungsional difungsikan. Artinya bisa dilalui. Itu bisa. Tapi, kalau untuk mempermanenkan, butuh waktu lebih panjang,” ucapnya.
Percepatan Rehabilitasi Sarana Pendidikan
Pemerintah terus berupaya mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di daerah terdampak banjir akibat Siklon Senyar. Langkah ini krusial untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dapat segera pulih.
Fasilitas pendidikan yang terdampak meliputi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah, dan pondok pesantren. “Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan,” kata Tito.
Di Provinsi Sumbar, layanan pendidikan sudah berjalan fungsional berkat percepatan perbaikan. Namun, di Provinsi Sumut, masih ada fasilitas pendidikan umum dan keagamaan, serta rumah ibadah yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Provinsi Aceh menghadapi dampak kerusakan fasilitas pendidikan yang cukup luas, memerlukan percepatan rehabilitasi.
Kondisi Puskesmas dan Pengungsi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan bahwa dari 1.265 puskesmas di tiga provinsi terdampak, 867 berhenti beroperasi saat awal bencana. Saat ini, hanya 152 puskesmas yang belum beroperasi karena kerusakan akibat lumpur.
“Dari 1.265 puskesmas di tiga provinsi yang terdampak, pada saat awal bencana 867 tuh berhenti beroperasi. Dan begitu kita mulai revitalisasi 1 Desember, yang benar-benar tidak bisa beroperasi karena penuh lumpur, ada yang selutut, ada yang sebetis, ada yang sedada, itu 152,” jelasnya.
Saat ini, total 414 puskesmas di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah berfungsi, dengan rincian 146 di Aceh, 119 di Sumut, dan 149 di Sumbar.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengumumkan penurunan signifikan jumlah pengungsi. Dari puncak 1.057.482 jiwa pada 8 Desember 2025, kini tersisa 47.462 pengungsi per 7 Februari 2026.
Pengungsi terbanyak berasal dari Aceh (38.276 jiwa), disusul Sumatera Utara (7.341 jiwa), dan Sumatera Barat (1.845 jiwa). Pengungsi yang masih tinggal di tenda akan diprioritaskan untuk direlokasi ke hunian sementara.
11 Daerah Perlu Atensi Khusus
Sebanyak 11 kabupaten/kota masih memerlukan perhatian khusus pascabencana:
- Sumatera Barat: Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam
- Sumatera Utara: Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah
- Aceh: Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues
