Jakarta – Mayoritas masyarakat Indonesia masih menginginkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini terungkap dari survei terbaru yang digelar oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan Litbang Kompas.
Mayoritas Dukung Pilkada Langsung
Hasil survei yang dirilis pada Senin (12/1/2026) menunjukkan bahwa sebanyak 77,3% responden menyatakan ingin Pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Angka ini jauh mengungguli opsi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hanya dipilih oleh 5,6% responden. Sementara itu, 15,2% responden memilih kombinasi pemilihan langsung dan oleh DPRD, dan 1,9% tidak tahu.
Survei ini dilakukan melalui metode wawancara telepon terhadap 510 responden yang tersebar di 76 kota di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sekitar 4,24 persen. Pelaksanaan survei berlangsung pada periode 8-11 Desember 2025.
Alasan di Balik Pilihan Publik
Responden yang memilih opsi Pilkada langsung kemudian ditanyai lebih lanjut mengenai alasan mereka. Mayoritas, yaitu 46,2%, berpendapat bahwa sistem ini lebih mencerminkan nilai demokrasi dan partisipasi publik. Sementara itu, 35,5% responden meyakini bahwa Pilkada langsung dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas lebih baik.
Masalah Mendesak dalam Sistem Pilkada
Menyinggung mengenai perbaikan sistem Pilkada, responden mengidentifikasi beberapa masalah mendesak yang perlu segera diatasi. Angka tertinggi, 43,3%, menyoroti perlunya mengurangi praktik politik uang. Selain itu, 17,2% responden menekankan pentingnya memperketat aturan pencalonan, dan 16,1% meminta peningkatan transparansi dalam proses Pilkada.
Masalah lain yang juga disorot adalah penurunan biaya kampanye (10%) dan peningkatan partisipasi pemilih (7,1%).
Penilaian Terhadap Sistem Pilkada Langsung
Secara keseluruhan, mayoritas responden menyatakan pandangan positif terhadap sistem Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat selama ini. Sebanyak 71,6% responden menilai sistem tersebut baik, sementara hanya 25,6% yang menganggapnya buruk.
Temuan ini sejalan dengan survei lain yang juga menunjukkan penolakan publik terhadap wacana Pilkada dipilih oleh DPRD.
