Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk keberangkatan jemaah umrah yang akan dipusatkan di asrama haji. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat ekosistem ekonomi haji dan mendukung maskapai penerbangan nasional.
Optimalisasi Asrama Haji dan Dukungan Maskapai Nasional
Dahnil menjelaskan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026), bahwa skema ini bertujuan agar seluruh proses keberangkatan jemaah umrah dapat diselesaikan di asrama haji. Proses tersebut meliputi check-in hingga tahapan akhir sebelum jemaah naik pesawat. Maskapai Garuda Indonesia rencananya akan menyediakan sarana keberangkatan dalam skema ini, sehingga jemaah tidak perlu lagi menghadapi antrean panjang di bandara.
“Nah, Presiden meminta kita sebagaimana supaya bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat nasional flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jemaah umrah itu, itu nanti berangkat dari asrama haji,” ujar Dahnil.
Ia menambahkan, “Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan misalnya jemaah umrah nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat, langsung boarding.”
Pemanfaatan Lahan Asrama Haji yang Luas
Lebih lanjut, Dahnil menilai kebijakan ini juga merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan aset asrama haji yang selama ini belum sepenuhnya maksimal. Ia mencontohkan luas lahan asrama haji di Medan mencapai 14 hektar dan di Pondok Gede sekitar 15 hektar. Rata-rata, asrama haji di tingkat provinsi memiliki luas minimal 4 hektar.
“Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal, PNBP-nya itu juga tidak maksimal. Presiden berulang kali perintahkan kepada kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji,” jelasnya.
Data Jemaah Haji dan Umrah
Saat ini, jumlah calon jemaah haji yang mengantre untuk berangkat mencapai 5,7 juta orang, dengan kuota keberangkatan tahunan sekitar 221 ribu orang. Sementara itu, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar. Menurut data Duta Besar Arab Saudi, terdapat 2,6 juta jemaah umrah per tahun, sedangkan data Kementerian Agama sebelumnya mencatat angka 1,6 juta.
Dahnil menduga perbedaan angka tersebut disebabkan oleh perbedaan metode pendataan. Namun, ia menegaskan bahwa jutaan jemaah umrah ini merupakan ekosistem besar yang perlu dikelola secara serius.
“Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini, 2,6 juta orang ini bagi pemerintah ini kan ekosistem. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan perlindungan tapi juga bisa dijadikan kekuatan ekonomi,” katanya.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pihak lain, seperti Danantara, untuk turut serta dalam pengembangan Kampung Haji dan perbaikan asrama haji. Presiden Prabowo juga menginstruksikan kajian mengenai Kerja Sama Organisasi (KSO) asrama haji.
