Berita7.co.id — Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) memastikan pembangunan infrastruktur terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, akan segera dimulai setelah memediasi perbedaan pandangan antara masyarakat dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terkait penanganan Jembatan Enang-Enang.

Kesepakatan tercapai saat Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian turun langsung ke Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, pada Selasa (7/7). Kunjungan itu bagian dari upaya Satgas PRR menyelesaikan persoalan lapangan melalui dialog dan kolaborasi sehingga keputusan dapat diterima semua pihak.

Perbedaan pendapat muncul setelah BPJN Aceh menyatakan kondisi Jembatan Enang-Enang tidak lagi aman dilalui. Longsor membuat salah satu sisi jembatan amblas sekitar tiga meter sehingga struktur miring dan berada di atas tanah yang sangat labil. Karena itu, BPJN Aceh sebelumnya mengusulkan agar masyarakat menggunakan jalur alternatif untuk menghindari risiko kecelakaan.

“Balai PU sana menyampaikan tidak berani nanggung risiko kalau ada apa-apa karena itu tanahnya labil sekali,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2026).

Sementara itu masyarakat berharap jembatan tetap dapat dimanfaatkan karena jalur alternatif dinilai lebih jauh dan berpotensi menambah biaya transportasi. Warga juga bergotong royong memperkuat akses yang amblas agar kendaraan masih dapat melintas.

“Warga bukan membangun jembatannya. Tapi yang dibangun oleh masyarakat adalah akses yang amblas tadi,” kata Tito.

Solusi Bertahap: Penguatan Sementara dan Pembangunan Permanen

Satgas PRR mengambil peran mediasi untuk mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Hasil mediasi menyepakati penanganan bertahap: penguatan struktur jembatan secara sementara dan pembangunan jembatan baru sebagai solusi permanen.

Dalam jangka pendek, struktur Jembatan Enang-Enang akan diperkuat sehingga dapat difungsikan secara terbatas dengan pembatasan jenis kendaraan untuk menjaga keselamatan pengguna. Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan pembangunan jembatan baru di dekat lokasi jembatan lama.

Selain itu, pemerintah akan meningkatkan jalan alternatif Simpang Wer Lah dengan pelebaran dari empat meter menjadi enam meter dan membangun jembatan permanen agar dapat dilalui kendaraan besar. Langkah ini ditujukan untuk menjaga mobilitas masyarakat selama proses pembangunan sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan.

“Saya datang ke sana untuk melakukan mediasi, melihat langsung dan setelah kita mediasi intinya boleh diperkuat strukturnya, tapi enggak boleh truk lewat. Hanya boleh jalan kaki, roda dua, roda empat. Kemudian dibuat jembatan baru dan jalan pintasnya dibuatkan jembatan baru dan diaspal. Kira-kira seperti itu. Itulah solusinya dari saya,” jelas Tito.

Target Pelaksanaan dan Pengawasan

Seluruh pekerjaan penguatan maupun pembangunan infrastruktur ditargetkan mulai dilaksanakan pada Juli 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama instansi terkait. Satgas PRR akan terus mengawal pelaksanaan agar berjalan tepat waktu sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di Bener Meriah dapat kembali pulih dengan aman, lancar, dan berkelanjutan.

Tito menegaskan perbedaan pandangan yang sempat terjadi merupakan bagian dari proses mencari solusi terbaik, bukan bentuk pengabaian terhadap masyarakat.

“Sekali lagi bukan pemerintah tidak memperhatikan. Ini beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat,” pungkasnya.