Berita7 — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) turun tangan menindaklanjuti aspirasi percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Satgas memastikan pembangunan jembatan permanen yang sedang berjalan dapat diselesaikan tepat sasaran agar akses masyarakat dan aktivitas ekonomi kembali normal.

Peninjauan lapangan dilakukan di Desa Marubun Lokkung, Kecamatan Dolok Silou, untuk mengecek progres pekerjaan ruas jalan yang terputus akibat longsor dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi itu dipimpin Koordinator Wilayah Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, bersama Tenaga Ahli Satgas PRR, Agung DH, dan Serda Muhammad Rafii Naadir.

Fadjar menegaskan kehadiran Satgas PRR merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat agar setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.

“Saya ditunjuk sebagai Kepala Korwil dan saya bertanggung jawab hadir di tempat ini untuk memastikan proses pembangunan harus segera diselesaikan,” kata Fadjar dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

Menurut Fadjar, ruas jalan di Desa Marubun Lokkung memegang peran strategis sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat sehingga penyelesaiannya tidak boleh tertunda. Satgas PRR meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera merealisasikan jalur pengalihan sementara serta memperkuat koordinasi dengan Kodim 0207/Simalungun agar pelaksanaan pekerjaan di lapangan lebih efektif.

Satgas PRR berjanji akan terus mendampingi pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai kendala sehingga pembangunan jembatan permanen rampung tepat waktu.

Latar Belakang Kerusakan

Longsor pada November 2025 menyebabkan ruas jalan di Dusun IV Bangun Baru, Desa Marubun Lokkung, terputus. Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragih, segera meninjau lokasi dan menginstruksikan percepatan penanganan agar akses masyarakat pulih.

Pekerjaan darurat langsung dimulai, namun cuaca ekstrem memicu longsor susulan sehingga ruas jalan yang sedang ditangani kembali rusak dan akses utama masyarakat terputus.

Untuk menjaga mobilitas, warga bergotong royong membangun jembatan darurat yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Padahal sebelumnya ruas tersebut dilintasi kendaraan roda empat dan truk pengangkut hasil perkebunan kelapa sawit setiap hari.

Gangguan ini membuat aktivitas ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya. Pemerintah daerah merespons dengan memulai pembangunan jembatan permanen.

Progres Pembangunan dan Tantangan

Satgas PRR meninjau lokasi longsor dan jembatan darurat, lalu menggelar rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten Simalungun, unsur TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Evaluasi difokuskan pada percepatan progres pekerjaan dan penyelesaian kendala di lapangan.

Dalam paparan, Pejabat Pembuat Komitmen BPBD Kabupaten Simalungun, Lusman Siagian, mengatakan pembangunan jembatan permanen telah berjalan sekitar enam bulan sejak penetapan status darurat bencana.

Pelaksanaan pekerjaan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain cuaca ekstrem, kerusakan akses menuju lokasi, dan longsor susulan. Kondisi tersebut mengharuskan penyesuaian desain konstruksi, termasuk perubahan panjang pemasangan box culvert dari sembilan meter menjadi 21 meter agar struktur jembatan lebih kuat dan aman dalam jangka panjang.

Selain mempercepat pembangunan jembatan permanen, pemerintah daerah juga akan segera merealisasikan jalur pengalihan sementara (detour) dengan memanfaatkan lahan masyarakat agar konektivitas tetap terjaga selama proses konstruksi berlangsung.

Jembatan darurat akan tetap difungsikan dengan pengaturan yang mengutamakan keselamatan bagi masyarakat dan pekerja selama pekerjaan konstruksi berlangsung.