Berita7 — JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera akan mengawal ketat pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) PRR, menyampaikan bahwa pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 100,1 triliun untuk penanganan pascabencana di Sumatera, dengan target penyelesaian pada tahun 2028.

Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk 32 kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Hingga kini, Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan atas usulan kebutuhan anggaran dari tujuh kementerian/lembaga.

Penegasan ini disampaikan oleh Mendagri usai memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Hunian Tetap yang dilaksanakan secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa (21/7/2026). “Oleh karena itu, tujuh kementerian/lembaga ini segera bergerak. Bergerak, dan setelah itu menyampaikan detail apa yang akan dikerjakan di tahun 2026,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/7/2026).

Ia menekankan bahwa Satgas PRR akan melakukan pemantauan mingguan terhadap jalannya program Renduk. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk segera mengatasi berbagai persoalan yang mungkin timbul.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menambahkan bahwa proses tender untuk pembangunan hunian tetap (huntap) telah berjalan. Pembangunan huntap komunal yang menjadi tanggung jawab Kementerian PKP dijadwalkan akan dimulai pada bulan September 2026.

Meskipun demikian, Maruarar meminta pemerintah daerah (Pemda) yang belum menyelesaikan persiapan lahan untuk huntap agar segera memenuhinya. Ia menggarisbawahi pentingnya hal ini karena beberapa lokasi masih terkendala dalam pengadaan lahan. “Jangan sampai nanti tendernya selesai lahannya belum beres. Itu bukan kewenangan kami. Tolong dibantu Pak (Mendagri). Supaya lahan itu bisa segera tuntas,” pintanya.

Berdasarkan data yang ada, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,2 triliun untuk membangun 7.952 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera. Rincian alokasi per provinsi adalah Aceh sebanyak 6.220 unit, Sumatera Utara 919 unit, dan Sumatera Barat 813 unit, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Sementara itu, Direktur Distribusi PT PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan huntap komunal oleh Kementerian PKP. Ia memastikan bahwa PLN siap untuk segera menyiapkan jaringan listrik di lokasi-lokasi huntap tersebut. “Begitu instalasi pembangunan sudah siap, PLN akan langsung dipasang, Pak. Tentunya ini berkolaborasi dengan Pemda, BNPB, kemudian kementerian/lembaga,” ungkapnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Apri Artoto, menjelaskan bahwa pihaknya menerima tambahan anggaran sebesar Rp 21,16 triliun untuk menangani program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. “Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki maupun membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi,” tutupnya.