Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Desakan ini muncul lantaran kekhawatiran adanya mafia migas yang diuntungkan oleh mandeknya revisi beleid tersebut.
Kecurigaan Mafia Migas
Bambang Haryadi menyampaikan kekhawatirannya ini saat Rapat Kerja bersama Menteri Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026). Ia mengaitkan mandeknya revisi UU Migas dengan target swasembada energi yang digaungkan Bahlil.
“Jadi harapan kita mari kita sama-sama bersama Kementerian ESDM, kita selesaikan revisi Undang-Undang Migas dalam waktu cepat. Bahkan kami sempat dituduh, Pak Menteri, jangan-jangan ada mafia. Kok revisi Undang-Undang Migas itu bolak-balik,” ujar Bambang Haryadi.
Ia menduga ada pihak-pihak yang merasa nyaman dengan kondisi kekosongan hukum pasca Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sejumlah pasal dalam UU Migas. Pembatalan ini, terutama terkait eksistensi BP Migas dan amanat penguasaan serta pengusahaan sumber daya migas oleh negara, dinilai Bambang berpotensi dimanfaatkan.
“Dari 2012 dibatalkan sampai 2026, belum ada perubahan. Nah, ini kita pertanyaannya jangan sampai kita semua, saya yakin Pak Menteri komitmennya merah putih, kan, kita semua merah putih, jangan sampai hambatan revisi Undang-Undang Migas sampai menimbulkan praduga-praduga ada permainan mafia migas lah, kan? Nah, ini kita harus selesaikan, harus tuntaskan,” tegas Bambang.
Ironi Petronas dan Target Lifting Migas
Lebih lanjut, Bambang Haryadi menyinggung momen Presiden Prabowo Subianto menerima helm dari Petronas saat kunjungan ke Malaysia. Ia mengaku prihatin melihat perusahaan yang dulunya belajar dari Pertamina kini telah mendunia.
“Saya sendiri saja sebagai kader cukup prihatin ketika Bapak Presiden ke Malaysia dikasih helm Petronas. Padahal saya tahu Pak Prabowo itu bukan pembalap, tapi kenapa dikasih helm Petronas? Apakah ini sebuah sindiran kepada kita bahwa dulu Petronas belajarnya ke Pertamina, sekarang Petronas mendunia. Itu kami sebagai kadernya kami merasa agak bingung juga,” tuturnya.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI ini meyakini bahwa swasembada energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), dapat tercapai jika RUU Migas segera rampung. Ia menekankan pentingnya peningkatan target lifting migas.
“Jadi prinsip kami, fraksi kami berharap bahwa kita untuk mencapai swasembada BBM ini kan, kalau energi mungkin kita ada energi baru terbarukan. Kalau BBM kita lifting yang harus kita naikkan,” jelas Bambang.
Menyinggung soal lifting, Bambang mengingatkan agar perhitungan yang disampaikan tidak bertentangan dengan data dari Kementerian Keuangan. Ia berharap ada sinkronisasi data antara kedua kementerian tersebut.
“Dan saya berharap capaian yang kita… eh, sampaikan apresiasi mencapai sesuai target APBN. Namun, kita juga harus waspada karena kami juga mendengar perhitungan Kemenkeu tidak sama, kan? Mudah-mudahan Kemenkeu bisa sinkron. Jangan sampai kita hitung 605, Kemenkeu-nya hitungnya lain,” tutupnya.
