Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengklaim penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berhasil menekan angka kesalahan data penerima secara signifikan. Ia menyampaikan temuan ini saat acara sosialisasi DTSEN bersama para camat, kepala desa, dan pilar sosial di Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2/2026).
Penurunan Angka Kesalahan Data
Gus Ipul menjelaskan bahwa sebelum digitalisasi, tingkat kesalahan data penerima bansos mencapai 77 persen. Angka ini merujuk pada hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. “Ketika (bansos) menggunakan data lama 77 persen error. (Artinya) ada 77 persen masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos tapi tidak dapat. Setelah kita ukur dengan DTSEN error-nya turun tinggal 28 persen,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
Untuk program Program Keluarga Harapan (PKH), exclusion error (penerima layak tapi tidak terdaftar) sebelum digitalisasi mencapai 77,7 persen. Sementara untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Sembako, angka tersebut berada di 70 persen. Setelah penerapan DTSEN, exclusion error PKH turun menjadi 28,2 persen dan BPNT (Sembako) menjadi 17,6 persen.
Perbaikan juga terjadi pada inclusion error (penerima tidak layak tapi terdaftar). Kesalahan pada PKH berkurang dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen. Untuk BPNT (Sembako), angka tersebut turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.
Target Akurasi Data
Meskipun demikian, Gus Ipul mengakui bahwa akurasi data penerima bansos tidak mungkin mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial yang terus berubah, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, serta perubahan kondisi ekonomi dan sosial keluarga.
“Harapannya agar nanti error-nya (jadi) di bawah 10 persen (hingga) di bawah 5 persen,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya peran RT/RW, kepala desa, dan kelurahan serta camat dalam melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Keterlambatan pembaruan data, khususnya terkait warga yang meninggal dunia, berpotensi menyebabkan bansos disalurkan tidak tepat sasaran.
Gus Ipul menambahkan, meskipun pemutakhiran data secara nasional dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan, pembaruan data di tingkat desa dapat dilakukan setiap hari untuk menjaga akurasi.
Uji Coba dan Dukungan Daerah
Program digitalisasi bansos dengan acuan DTSEN ini, setelah sukses di Banyuwangi, kini sedang diuji coba di 40 kabupaten dan kota serta satu provinsi. Program ini melibatkan berbagai lembaga, termasuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Komdigi, KemenPAN-RB, BPS, hingga Kemendagri.
“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” jelas Gus Ipul.
Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyatakan siap mendukung pemutakhiran DTSEN. Ia menilai DTSEN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen kunci untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan efisiensi anggaran, dan perencanaan yang terukur.
“Kami telah memerintahkan jajaran dari perangkat dinas hingga pemerintah desa untuk aktif dalam proses pemutakhiran data secara berkala,” tutup Shobih.
Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi VIII Saiful Nuri, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, serta jajaran pejabat tinggi Kemensos dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
