Berita7 — Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), bagian dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, memperkuat persiapan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat nasional tahun 2026. Salah satu langkah konkret adalah penyelenggaraan kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) selama dua hari pada 6–7 Juli 2026 di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Ciawi, Bogor.

Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen seluruh jajaran, bukan hanya tugas tim pembangunan. “Seluruh pegawai diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai nilai-nilai integritas serta mampu menunjukkan implementasi nyata reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” katanya.

Zona Integritas

Kegiatan menghadirkan narasumber dari beberapa instansi yang berperan dalam pembangunan Zona Integritas, termasuk perwakilan Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) PANRB; Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementerian Pertanian; serta Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian.

Sely Kurniawan dari Kedeputian RBKunwas memberikan pembekalan kebijakan reformasi birokrasi dan strategi menghadapi penilaian ZI. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan meraih WBK bukan ditentukan oleh banyaknya dokumen, melainkan dampak dari implementasi pembangunan ZI dan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

“Tim penilai tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi mencari bukti bahwa perubahan benar-benar terjadi. Tunjukkan dampak nyata pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan kualitas pelayanan, inovasi, penguatan pengawasan, serta perubahan budaya kerja yang dapat dirasakan oleh pengguna layanan,”

Nina Priyantina dari Biro Organisasi dan SDM Aparatur menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan ZI dengan proses bisnis organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi. “Zona Integritas bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi bagaimana seluruh proses bisnis organisasi berjalan efektif, akuntabel, dan mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya.

Penilaian WBK 2026

Herlina Dwi Astuti dari Tim Penilai Internal Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian memaparkan hasil evaluasi dokumen pembangunan Zona Integritas Pusat PVTPP. Ia memberikan apresiasi atas terpilihnya Pusat PVTPP sebagai salah satu unit kerja yang diusulkan mewakili Kementan dalam penilaian WBK 2026, namun mencatat masih ada aspek yang perlu diperkuat.

Menurut Herlina, aspek yang perlu disempurnakan meliputi penyempurnaan eviden, penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, pengendalian gratifikasi, serta penyampaian dampak nyata pembangunan ZI dengan pendekatan before dan after. Ia juga menekankan pentingnya pendokumentasian peningkatan kualitas pelayanan agar dapat dibuktikan saat evaluasi.

“Terpilihnya Pusat PVTPP sebagai salah satu unit kerja yang diusulkan merupakan hasil dari komitmen, kerja keras, dan konsistensi seluruh jajaran dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar semakin siap menghadapi penilaian nasional,”

Melalui kegiatan penguatan ini, Pusat PVTPP berharap pembangunan Zona Integritas berjalan berkelanjutan. Tujuannya tidak semata meraih predikat WBK, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan pelayanan publik yang lebih prima bagi masyarakat.