Berita7.co.id — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Penjelasan rinci dari PDI Perjuangan soal pernyataan Megawati Soekarnoputri yang menyebut partainya sebagai partai penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman pada Jumat (10/7/2026). Andy meminta PDIP mengurai siapa yang dimaksud dengan kekuatan penyeimbang serta bentuk tindakan nyata yang akan dijalankan.

“Mungkin yang perlu diperjelas adalah kekuatan penyeimbang terhadap siapa? Dan apa bentuk nyata tindakan konkret sebagai kekuatan penyeimbang?” ujar Andy kepada wartawan.

Andy mengatakan penjelasan tersebut penting agar publik tidak bingung mengenai arah sikap dan posisi PDIP. Ia menegaskan PSI menghormati pilihan politik partai lain sebagai hak dalam praktik demokrasi.

“Ibu Mega sebagai tokoh politik senior tentu punya pertimbangan tersendiri,” tambah Andy.

Surat Internal Megawati

Posisi PDIP soal peran sebagai penyeimbang disampaikan Megawati dalam surat internal bernomor 1275/IN/DPP/VI/2026 yang ditandatangani pada Rabu (1/7). Dalam surat itu, Megawati menjelaskan pandangannya terkait sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Menurut Megawati, dalam sistem presidensial yang dianut negara tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur konstitusi. Pernyataan itu merujuk pada sambutannya pada Pembukaan Kongres VI PDI Perjuangan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 1 Agustus 2025.

“Pada Pembukaan Kongres VI PDI Perjuangan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 1 Agustus 2025, saya menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Negara Republik Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi,” tulis Megawati dalam surat tersebut.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi,” tambahnya.

PSI berharap PDIP memaparkan lebih jelas implikasi politik dari posisi tersebut, termasuk langkah konkret yang akan diambil di ranah pemerintahan maupun parlemen, agar publik memahami arah kebijakan dan sikap politik partai.