Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, mengkritik keras kebijakan dan praktik perguruan tinggi di Indonesia. Ia menilai kualitas kampus-kampus nasional semakin tertinggal akibat kebijakan yang diterapkan saat ini. Salah satu sorotan utamanya adalah transformasi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) yang dinilai menyimpang dari orientasi kualitas menjadi industri kursus kuliah massal.
PTN Berubah Jadi ‘Penyerap Lulusan SMA’
Prof Didik menyoroti fenomena penerimaan mahasiswa baru di PTN yang semakin masif. Menurutnya, PTN kini lebih berfungsi sebagai penyerap lulusan SMA dalam jumlah besar, bukan sebagai produsen ilmu pengetahuan. Perubahan ini terjadi setelah PTN dan PTNBH dituntut mencari pendapatan sendiri, sehingga mereka mengerahkan tenaga untuk menerima mahasiswa baru dalam jumlah yang fantastis.
“PTN semakin berfungsi sebagai penyerap lulusan SMA secara masif, bukan produsen ilmu pengetahuan. Fenomena ini baru setelah PTN dan PTNBH harus mencari pendapatan sendiri dan mengerahkan tenaga menerima mahasiswa baru dalam jumlah sangat fantastis,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/2/2026).
Ia mencontohkan angka penerimaan mahasiswa baru di beberapa universitas besar. Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menerima 26 ribu mahasiswa setahun, Universitas Brawijaya (UB) 18,5 ribu, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) 18,4 ribu mahasiswa.
“Ini tidak masuk akal dan sulit bagi bangsa ini untuk mendorong universitasnya unggul dalam riset dan bisa menjadi pemain di tingkat global dengan cara seperti itu, menjadi teaching university, yang megeruk pendapatan dari mahasiswa sebanyak mungkin. PTN kemudian mengelola mahasiswa pada kisaran 60 ribu sampai 80 ribu mahasiswa,” ucap Didik.
Perbandingan dengan kampus top dunia semakin memperjelas kritiknya. “Berapa jumlah mahasiswa kampus top dunia? Harvard hanya menampung 23 ribu mahasiswa berkualitas, Oxford juga tidak jauh berbeda, NUS mempunyai 35 ribu mahasiswa. Jadi jangan berharap Indonesia tampil dalam rangking dunia dengan cara mengerahkan tenaganya menjadi teaching university dan meninggalkan modal research university,” tambahnya.
Tertinggal dari Negara Tetangga
Akibat kebijakan yang berfokus pada volume mahasiswa, Prof Didik menyebut tidak ada kampus Indonesia yang mampu menembus ranking 100 dunia. Kondisi ini kontras dengan negara tetangga, di mana University of Malaya masuk dalam kategori QS ranking 58 global, sementara kampus Singapura seperti NUS dan NTU masing-masing berada di ranking 8 dan 12.
“Jadi kita tertinggal karena kampus-kampus negeri yang berada di depan hanya sibuk meraup mahasiswa baru sebanyak-banyaknya untuk menaikkan income dalam rangka memenuhi biaya operasional kampus,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan ini secara perlahan membunuh kampus PTN utama karena dibebani untuk menutup biaya operasional sendiri. Ditambah lagi, dana pendidikan 20 persen yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, justru masuk ke kegiatan lain yang dikait-kaitkan dengan pendidikan namun berada di luar ranah utamanya.
“Kebijakan ini sudah salah arah karena akan menggerus mutu akademik dan melemahkan peran strategis PTN dan tertinggal jauh dari kampus-kampus negara tetangga Malaysia dan Singapura,” katanya.
Persaingan Tidak Sehat Antara PTN dan PTS
Prof Didik juga menyoroti terciptanya persaingan yang tidak setara antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Saat ini, 125 PTN menampung 3,9 juta mahasiswa, sementara 3.000 PTS menampung 4,5 juta mahasiswa.
Dengan PTN yang merebut mahasiswa dalam jumlah besar, ia memprediksi PTS akan lambat laun mati. Hal ini berdampak pada peran organisasi masyarakat besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memiliki institusi pendidikan.
“Peranan masyarakat, organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah semakin terpinggirkan dengan kebijakan yang memperhadapkan PTN dan PTS dalam persaingan besar yang saling mematikan. Peran seharusnya PTN utama masuk ke ranking global tersendat karena harus menerima banyak mahasiswa untuk pembiayaan operasional kampusnya,” ucap Didik.
“Negara secara tidak langsung melemahkan kampus masyarakat sipil (Muhammadiyah, NU, yayasan pendidikan) yang justru menyerap mayoritas mahasiswa nasional. Peranan masyarakat yang sudah lama berjalan terpinggirkan dengan kebijakan bersaing bebas seperti ini,” imbuhnya.
Rekomendasi Kebijakan Prof Didik
Menanggapi kondisi tersebut, Prof Didik Rachbini mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan:
- Pembatasan Terencana Mahasiswa S1 di PTN Besar
- Menetapkan student cap nasional untuk PTN flagship.
- Memprioritaskan selektivitas dan mutu, bukan volume.
- Reposisi PTN sebagai Universitas Riset
- Mengalihkan ekspansi ke program S2 dan S3 berbasis riset.
- Mengembangkan program postdoctoral.
- Meningkatkan kolaborasi riset internasional.
- Penguatan Sistemik PTS
- Memberikan insentif fiskal dan riset untuk PTS berkualitas.
- Menerapkan skema matching fund negara-masyarakat.
- Menjadikan PTS sebagai tulang punggung Gerakan Ekonomi Nasional (GER).
- Reformasi Insentif Dosen
- Memprioritaskan publikasi bereputasi, sitasi, paten, dan kolaborasi global.
- Mengurangi dominasi jabatan struktural.
- Pembangunan Klaster Riset Nasional
- Fokus pada bidang strategis seperti energi, pangan, kesehatan, digital, dan kebijakan publik.
