Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (10/2/2026). Pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ini berfokus pada pentingnya akurasi data tunggal untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan mencapai sasaran yang tepat guna mengentaskan kemiskinan.
Upaya Bersama Penguatan Data Akurat
Gus Ipul menyambut baik kedatangan Rieke dan menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mengawal akurasi data nasional. “Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat data kita. Jadi dengan perspektifnya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers.
Menteri Sosial mengapresiasi kepedulian dan keaktifan Rieke sebagai wakil rakyat dalam memberikan pandangan mengenai penguatan Satu Data Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimutakhirkan bersama Kemensos, kini menjadi acuan utama seluruh program pemerintah.
Gus Ipul mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait pemutakhiran data yang bersifat dinamis. Pemutakhiran berkala dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat serta jajaran pemerintah menjadi kunci utama dalam menghadirkan data yang akurat, sehingga intervensi pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan.
Dampak Bansos Tepat Sasaran
Dalam konteks Kementerian Sosial, akurasi data sangat krusial untuk penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan agar tepat sasaran. “Kalau bansosnya tepat sasaran, itu akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” jelas Gus Ipul.
Sebagai langkah konkret untuk mendukung data yang lebih akurat, Gus Ipul menekankan bahwa proses verifikasi dan validasi data kini telah dimulai dari tingkat paling bawah. “Mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti, mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke. Jadi intinya semua yang kita diskusikan dalam rangka untuk menghadirkan data yang semakin akurat,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan, jika terdapat perubahan data, pemerintah akan berupaya melakukan sosialisasi secara bersama-sama, melibatkan pemerintah daerah dan wakil rakyat di parlemen, untuk menghindari kebingungan di masyarakat. “Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua,” harap Gus Ipul.
Data Menjadi Basis Kebijakan Pembangunan
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa pembenahan data merupakan persoalan mendasar yang kerap terabaikan. Padahal, data yang aktual, akurat, dan relevan menjadi basis utama kebijakan pembangunan.
Rieke menekankan bahwa kebijakan berbasis data menjadi kunci implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Kemensos sebagai salah satu sektor utama. Menurutnya, penguatan kebijakan berbasis data menemukan momentumnya sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, yang menegaskan pentingnya peningkatan akurasi data.
“Kita tidak bisa lagi mengacu pada data-data yang kurang faktual, sehingga data-driven itu menjadi pengarusutamaan dari semua kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo,” tegas Rieke Diah Pitaloka.
