Barcelona – Kasus dugaan suap wasit yang melibatkan Barcelona dalam skandal Negreira terus bergulir. Presiden LaLiga, Javier Tebas, angkat bicara dan membantah narasi yang menyebutkan klub asal Catalan itu membayar para pengadil lapangan.
Skandal Negreira, yang melibatkan eks wakil presiden Komite Wasit Spanyol, Jose Maria Enriquez Negreira, diduga berlangsung antara tahun 2001 hingga 2018. Barcelona dituding telah mentransfer total 7,5 juta euro kepada Negreira selama periode tersebut, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari keputusan wasit di lapangan.
Kasus ini menarik perhatian besar dari rival abadi Barcelona, Real Madrid. Los Blancos bahkan telah mengajukan permintaan untuk memeriksa seluruh audit, laporan uji tuntas, dan analisis forensik Barcelona yang mencakup periode 2003 hingga 2021. Namun, permintaan tersebut tidak disetujui oleh hakim di pengadilan.
Real Madrid, melalui presidennya Florentino Perez, kerap mengaitkan keputusan-keputusan wasit yang merugikan timnya dengan kasus Negreira. Salah satu momen yang disorot adalah ketika Vinicius Junior tidak mendapatkan hadiah penalti meski dilanggar saat pertandingan melawan Alaves pada akhir tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, Javier Tebas mengecam keras pengaitan kasus Negreira dengan keputusan wasit yang dianggap merugikan Real Madrid. Ia secara tegas menolak narasi bahwa Barcelona telah membayar wasit.
Tebas: Barcelona Tidak Membayar Wasit
“Yang jelas adalah Barcelona tidak membayar wasit, tidak seperti narasi yang dibangun,” ujar Tebas, seperti dikutip dari Mundo Deportivo.
Tebas menambahkan, ia tidak setuju dengan anggapan bahwa wasit telah disuap. Ia juga membantah klaim Florentino Perez yang menyebutkan bahwa jika Vinicius Junior tidak mendapatkan penalti di Pamplona, itu adalah kesalahan Negreira.
“Saya sama sekali tidak setuju dengan itu, karena itu tidak benar,” tegas Tebas. “Fakta-fakta harus dinilai, dan sedang dinilai, dan sistem peradilan pidana akan memutuskan apa yang terjadi, apakah ada kejahatan atau tidak.”
Kasus Negreira pertama kali mencuat ke publik pada tahun 2023 dan telah ditangani oleh Kejaksaan selama lebih dari dua tahun tanpa adanya penyelesaian akhir.
