Berita7 — JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengisyaratkan kemungkinan penggunaan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan di wilayah ibu kota. Opsi ini mencakup pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mempercepat proses renovasi tanpa harus menunggu alokasi anggaran APBD.

Keputusan ini disampaikan Pramono dalam sesi diskusi bertajuk “Jakarta Budget Talks: Menavigasi APBD Jakarta: Perkuat Kinerja, Kepentingan Publik Terjaga” yang diselenggarakan di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (22/7/2026). Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas pertanyaan mengenai kondisi sejumlah sekolah yang rusak, termasuk Sekolah Dasar Negeri 09 di Kebayoran Lama.

“Saya sudah memutuskan di SD yang ada di Kebayoran Lama itu segera harus dibangun. Kalau memang belum ada dana dari APBD, maka dibuka ruang apakah itu dari KLB, dari CSR atau dari manapun yang penting harus segera dibangun,” ujar Pramono.

Pramono mengakui bahwa informasi mengenai kondisi sekolah tersebut baru diperolehnya setelah ditanyakan oleh awak media. Menindaklanjuti hal tersebut, ia segera menggelar rapat khusus dan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dimaksud.

“Saya betul-betul ketika ditanya memang belum tahu. Begitu saya tahu, kemarin kami langsung secara khusus mengadakan rapat tentang hal ini,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menutupi permasalahan terkait kerusakan sekolah. Menurutnya, semua sekolah yang masuk dalam daftar prioritas penanganan akan dikerjakan secara bertahap.

“Bagi Jakarta yang seperti ini harus ditangani secara baik, tetapi kami tidak perlu kemudian menutup-nutupi itu. Harus terbuka apa adanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pramono memastikan bahwa perbaikan tidak hanya akan difokuskan pada SD di Kebayoran Lama, tetapi juga mencakup seluruh sekolah yang tercatat mengalami kerusakan.

“Bukan hanya yang kemarin diviralkan, tetapi di tempat yang lain, 22 yang ada segera akan kami selesaikan. Jadi itu intinya,” jelasnya.

Pramono menambahkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meskipun terjadi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Dana APBD Jakarta untuk pendidikan, terutama KJP, KJMU, pembangunan sekolah, termasuk menggratiskan 103 sekolah swasta, tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh berkurang sesen pun,” tutupnya.