Berita7 — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Sumatera mendorong percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di tiga provinsi terdampak bencana. Fokus utama proyek pemulihan ini meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pembangunan Huntap tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pemulihan tempat tinggal para penyintas bencana, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah. Proyek berskala besar ini diproyeksikan akan membuka banyak kesempatan kerja, menggerakkan usaha di sektor bahan bangunan, serta memperkuat rantai pasok lokal.

Rencana pembangunan Huntap di ketiga provinsi tersebut diperkirakan akan mencakup total 46.521 unit. Berdasarkan pendataan sementara secara By Name By Address (BNBA), tercatat sebanyak 33.929 keluarga telah teridentifikasi sebagai calon penerima manfaat.

Jumlah tersebut terbagi dalam beberapa skema. Sebanyak 8.714 keluarga akan mendapatkan Huntap melalui skema In Situ dan 8.627 keluarga melalui skema Ex Situ Mandiri. Selain itu, terdapat 16.588 keluarga yang masuk dalam penerima skema Ex Situ Komunal.

Pembangunan Huntap untuk skema In Situ dan Ex Situ Mandiri akan ditangani langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan Huntap Ex Situ Komunal akan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra pelaksana.

Menteri PUPR Maruarar Sirait menekankan bahwa proyek pembangunan Huntap harus memberikan dampak berganda bagi daerah. Pemerintah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, termasuk material bangunan yang berasal dari wilayah terdampak, asalkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

“Kalau barang-barangnya bisa berasal dari Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat, usahakan digunakan selama memenuhi aturan dan kualitas. Jangan ragu-ragu, supaya ekonomi rakyat juga bisa bergerak,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/7/2026).

Maruarar mengungkapkan bahwa desain Huntap akan mengadopsi teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dikembangkan oleh Semen Indonesia Group. RISHA merupakan sebuah teknologi konstruksi modular yang menggunakan komponen beton pracetak dengan sistem bongkar pasang.

Sementara itu, teknologi Bata Instan Presisi (BIP) menggunakan bata dengan dimensi presisi yang memiliki mekanisme saling mengunci. Kedua teknologi ini diklaim mampu mempercepat proses pembangunan sekaligus memastikan aspek ketahanan bangunan pascabencana.

Kemen-PUPR saat ini sedang menyiapkan sejumlah paket tender untuk pembangunan Huntap. Proyek konstruksi pemulihan ini diproyeksikan akan mulai berjalan pada bulan September 2026.

Secara spesifik, untuk Huntap Ex Situ Komunal pada tahun 2026, target pembangunannya adalah sebanyak 7.952 unit. Lahan yang dibutuhkan telah dipetakan di 54 lokasi dengan total luas lahan mencapai 198,21 hektare, yang memiliki kapasitas untuk menampung 7.973 unit hunian.

Rincian lokasi tersebut meliputi 6.220 unit yang tersebar di 45 lokasi di Aceh, serta 919 unit di empat lokasi di Sumatera Utara. Selanjutnya, terdapat 813 unit yang akan dibangun di lima lokasi di wilayah Sumatera Barat.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menilai bahwa penggunaan teknologi RISHA dan BIP sangat tepat sasaran. Hal ini memberikan peluang untuk percepatan pekerjaan, asalkan lahan yang dibutuhkan sudah tersedia dan dukungan dasar memadai.

Pembangunan Huntap yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana diproyeksikan akan rampung seluruhnya pada tahun 2027. Tito menekankan pentingnya penyelesaian proyek ini untuk memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat.

“Yang belum terlaksana (pembangunan huntap) diprogramkan tahun ini, paling lambat tahun depan. (Hal ini) untuk kepastian masyarakat supaya tidak terlalu lama di huntara (hunian sementara),” kata Tito.