Berita7 — JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengirimkan tim dari Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur (NTT) beserta Staf Khusus Menteri untuk memantau secara langsung bentrokan yang terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap konflik yang telah merenggut korban jiwa dan menyebabkan kerugian materiil. Laporan awal menyebutkan bahwa bentrokan antara dua desa tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, beberapa warga mengalami luka-luka, dan puluhan rumah terbakar.

Tim KemenHAM yang berada di lapangan bertugas untuk menggali kondisi masyarakat pascakonflik dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan demi mendukung penyelesaian konflik secara damai.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menekankan pentingnya pendekatan yang selaras dengan karakter masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik di Adonara. “Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

Ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis budaya dinilai mampu membantu membangun kembali kepercayaan di kalangan masyarakat serta mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat merupakan bagian krusial dalam proses penyelesaian.

Kementerian HAM RI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta para tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penanganan konflik berjalan secara damai dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemerintah juga menyampaikan harapan agar situasi di Adonara segera pulih dan kembali kondusif, sehingga masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalani aktivitas mereka secara normal.