Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera, menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet pada Rabu (24/12/2025). Pertemuan tersebut secara spesifik membahas penguatan perlindungan sosial serta strategi penanganan lanjutan bagi warga yang terdampak musibah bencana.
Dalam audiensi tersebut, Gus Ipul memaparkan berbagai skema bantuan sosial yang telah disiapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara cepat dan tepat sasaran. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“BLT harus sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Ini arahan Presiden dan menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/12/2025).
Ia merinci bahwa BLT yang akan disalurkan mencakup BLT reguler sebesar Rp 200 ribu per bulan. Selain itu, terdapat BLT tambahan yang akan diberikan selama tiga bulan dengan total nilai Rp 900 ribu. Program bantuan ini ditujukan untuk menjangkau sekitar 35 juta kepala keluarga, yang setara dengan 120 juta jiwa.
Selain program BLT, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan khusus bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana dan para pengungsi di wilayah Sumatera. Setiap kepala keluarga yang terdampak akan menerima bantuan minimal sebesar Rp 8 juta. Rinciannya, Rp 3 juta dialokasikan untuk kebutuhan perbaikan dan isi rumah, serta Rp 5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga. Pemerintah juga menyediakan dukungan tambahan untuk kebutuhan lauk pauk, yang besaran pastinya masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
“Semuanya kita siapkan agar warga tidak hanya bertahan, tapi bisa segera bangkit kembali,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga melaporkan skema santunan bagi korban bencana. Pemerintah menetapkan santunan sebesar Rp15 juta bagi korban yang meninggal dunia dan Rp5 juta bagi korban luka berat. Penyaluran santunan ini akan dilakukan secara langsung oleh Kementerian Sosial, berdasarkan data yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari bupati dan wali kota di daerah terdampak, serta berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Gus Ipul, Sekretaris Kabinet saat ini juga tengah mengoordinasikan dan menginventarisasi dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga. Tujuannya agar penanganan bencana di Sumatera dapat berjalan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
“Kami di Kemensos akan terus berkoordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, memastikan seluruh bantuan berjalan akuntabel dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
