Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menahan Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (DSI), TA, dan Komisaris PT DSI, RL, terkait kasus dugaan fraud. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Penahanan Tersangka
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyatakan, penahanan dilakukan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP. “Untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua tersangka TA dan ARL,” kata Ade Safri kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).
Sebelumnya, kedua tersangka telah menjalani pemeriksaan pada Senin (9/2). Dalam pemeriksaan tersebut, TA dicecar lebih dari 80 pertanyaan, sementara RL mendapat 138 pertanyaan dari penyidik.
Tiga Tersangka dalam Perkara
Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini. Ketiganya adalah:
- TA selaku Direktur Utama PT DSI yang juga pemegang saham perusahaan.
- MY selaku Eks Direktur PT DSI dan Pemegang Saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional, dan PT Duo Properti Lestari.
- RL selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.
Penyidik memanggil ketiganya untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (9/2). Namun, MY tidak memenuhi panggilan karena alasan sakit. “MY tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin, 9 Februari 2026 dengan alasan sakit,” jelas Ade Safri.
Dugaan Tindak Pidana
Ketiga tersangka ditetapkan terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, dan membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen yang sah. Perbuatan ini diduga terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025.
Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 488, 486, dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, mereka juga disangkakan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Mereka juga turut disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Existing. “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” pungkas Ade Safri dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
