Berita7.co.id — Pemerintah mempercepat pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini ditujukan agar layanan medis kembali berfungsi optimal selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fokus pemulihan tidak hanya pada perbaikan fasilitas yang rusak, tetapi juga peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan alat kesehatan hingga penguatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap potensi penyakit pascabencana.

Langkah-Langkah Pemulihan

Beberapa langkah strategis yang dijalankan meliputi pengadaan alat kesehatan modern, pemenuhan obat-obatan dan logistik medis, serta penguatan sumber daya manusia kesehatan. Pemerintah juga memperketat sistem deteksi dan penanganan penyakit yang mungkin muncul setelah bencana.

Selain pemulihan fasilitas fisik, perhatian diberikan pada kesehatan mental dan kesejahteraan kelompok rentan. Program dukungan psikososial diperkuat disertai pemeriksaan status gizi berkala untuk balita, ibu hamil, dan lanjut usia.

Koordinasi dan Dukungan Anggaran

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pemulihan permanen di 53 kabupaten dan kota terdampak memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong,” ujar Tito dalam keterangan, Jumat (10/7/2026). Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada 18 Juni.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen Kemenkes untuk mengawal percepatan pemulihan layanan kesehatan di ketiga daerah melalui program dan dukungan anggaran terintegrasi. Pada tahap awal, Kementerian Keuangan menyetujui alokasi lebih dari Rp100 miliar untuk pemulihan rumah sakit.

“Yang disetujui tahap pertama adalah yang rumah sakit. Jadi ada Rp100 miliar lebih yang disetujui dari kesehatan,” kata Budi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Percepatan dukungan bagi puskesmas juga tengah diproses agar pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat segera pulih.

Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pemulihan ini merupakan bagian dari Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tahun 2026-2028. Dokumen itu menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Renduk mencatat 11.520 kegiatan yang direncanakan dengan total kebutuhan pendanaan mencapai Rp100,166 triliun. Di dalamnya, sektor kesehatan masuk pilar prioritas pemulihan sosial dengan 6.194 kegiatan dan alokasi dana sekitar Rp18,73 triliun.

Alokasi untuk sektor kesehatan akan digunakan untuk membangun kembali layanan kesehatan dan pendidikan, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, memperluas layanan dukungan psikososial, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah terdampak.

Dengan langkah teknis dan dukungan anggaran tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan berlangsung menyeluruh sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih aman dan sehat.