Berita7.co.id — Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar target 400 ribu unit bedah rumah pada 2026 tercapai.

Permintaan itu disampaikan saat Tito memimpin Rapat Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jumat (10/7).

“Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Kemudian kita ingin mempercepat, ini sudah bulan Juli. Kita ingin mempercepat agar program ini dari Kawasan Permukiman ini betul-betul bisa sesuai dengan target,” ujar Tito.

Tito menjelaskan data calon penerima BSPS sejatinya sudah tersedia, namun sebagian masih perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria. Ia menyebut ada pula usulan data baru dari daerah yang harus diperiksa kelayakannya.

Ia menyoroti adanya sejumlah Pemda yang belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan program. Tito meminta agar setiap usulan diverifikasi cermat di lapangan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

“Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 [rumah], ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 [rumah], ya sudah 150 [rumah lain]-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa,”

Lebih lanjut, Tito meminta Pemda mengambil langkah konkret mempercepat pencapaian target dengan memastikan seluruh calon penerima memenuhi ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk mendukung percepatan pendataan dan verifikasi, ia juga meminta Pemda memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota.

“Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini,” tegasnya.

Tito menyatakan percepatan pelaksanaan BSPS memberi manfaat bagi daerah, termasuk membantu menurunkan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.

“Nah itu yang kita harapkan, itu bisa bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakannya, sehingga bisa dieksekusi dengan baik,” pungkas Tito.

Peserta Rapat

Rapat tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta diikuti secara daring oleh para Kepala BPS kabupaten/kota dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari seluruh Indonesia.