Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, mendorong para kepala daerah untuk secara aktif memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa SDM yang berkualitas merupakan fondasi krusial bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Pentingnya SDM Unggul
Tito mencontohkan negara-negara seperti Singapura yang berhasil menjadi maju meskipun memiliki sumber daya alam (SDA) yang terbatas. Keberhasilan tersebut dicapai berkat pemanfaatan potensi SDM secara optimal.
Dalam konteks ini, Tito mengemukakan pengamatan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap paradoks di Indonesia, di mana kekayaan SDA melimpah namun masih bergulat dengan masalah kemiskinan. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Prabowo, kebijakan yang pro-rakyat menjadi prioritas.
“Pahami betul bahwa beliau (Prabowo) membalik dari konsep demokrasi ekonomi kapitalisme liberal yang menyerahkan kepada mekanisme pasar, intervensi pemerintah minimal, dan kemudian membuat terjadi perbedaan kaya dan miskin, dibalik menjadi ekonomi sosialis kerakyatan,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (21/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau (Kepri), pada Selasa (20/1). Rakernas kali ini mengusung tema ‘Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera’.
Program Pro-Rakyat untuk Kemajuan Daerah
Tito merinci bahwa Presiden Prabowo telah menggagas sejumlah program strategis yang berorientasi pada rakyat, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), swasembada pangan, serta berbagai program pro-rakyat lainnya. Ia berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat memanfaatkan program-program ini untuk mendorong kemajuan daerahnya masing-masing.
Lebih lanjut, Tito meyakini Indonesia berpotensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia, sejalan dengan prediksi dari berbagai lembaga ekonomi terkemuka seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan McKinsey.
Peluang emas ini, menurut Tito, harus didukung oleh daerah dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui sektor swasta.
“Jangan pernah bermimpi untuk melompat (jika daerah hanya) mengandalkan APBD, apalagi melompat mengandalkan TKD, no way. Melompat itu akan kelihatan kalau swastanya hidup di daerah itu,” tegas Tito.
Strategi Daerah Tanpa Bergantung Dana Pusat
Tito memaparkan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD). Strategi tersebut meliputi:
- Efisiensi dan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD.
- Inovasi sumber PAD yang tidak memberatkan masyarakat.
- Memanfaatkan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah.
- Mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan.
