Berita7.co.id — Mantan Direktur Jenderal Pajak Machfud Sidik mendorong kerja sama lebih kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung anak berkebutuhan khusus (ABK). Ia menekankan dukungan terhadap ABK perlu dimasukkan dalam agenda pembangunan ekonomi nasional karena menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Machfud menyampaikan kondisi keluarga dengan anak penyandang disabilitas menghadapi tantangan besar, termasuk akses terapi, pendidikan, dan alat bantu. Mereka juga menanggung beban ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan keluarga pada umumnya.

Machfud mengutip laporan UNICEF Indonesia berjudul Landscape Analysis on Children with Disabilities in Indonesia 2023, yang menyebut rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas mengeluarkan biaya sekitar 30% lebih besar dibandingkan rumah tangga lain.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa isu disabilitas bukan hanya persoalan kesejahteraan sosial, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga,” ujar Machfud dalam acara KONICIWA Summit 2026 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Ia menilai dukungan terhadap ABK sebaiknya dilihat sebagai investasi jangka panjang. Selama ini pendekatan yang dominan bersifat bantuan sosial, padahal masalah juga menyangkut akses pendidikan, kesempatan kerja, dan keberlangsungan ekonomi keluarga.

Machfud menyebut pemerintah telah memiliki regulasi yang mendorong keterlibatan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, namun implementasinya masih perlu diperkuat. Ia mengusulkan instrumen kebijakan yang tidak hanya mendorong kepatuhan tetapi juga memberi insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan talenta penyandang disabilitas serta dukungan bagi keluarga ABK.

Menurut Machfud, kontribusi perusahaan tidak selalu berbentuk bantuan dana. Dukungan dapat berupa penyediaan alat terapi dan teknologi adaptif, pembukaan kesempatan kerja inklusif, pelatihan vokasi, hingga kemitraan dengan organisasi pemberdayaan penyandang disabilitas.

Perkuat Ekosistem

Gagasan tersebut mendorong Yayasan Inspirasy Indonesia mengembangkan program untuk memperkuat ekosistem pendukung keluarga ABK. Salah satu inisiatifnya, Resources Sharing, memperluas akses terhadap alat terapi, alat bantu mobilitas, dan teknologi adaptif.

Program Link & Match membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja bagi talenta neurodivergent. Sementara program Limited Guardianship membantu keluarga menyusun perencanaan hukum dan keuangan agar perlindungan terhadap anak tetap terjamin di masa mendatang.

Wakil Ketua Pembina Yayasan Inspirasy Indonesia Ana Astuti mengatakan keluarga ABK membutuhkan dukungan berkelanjutan, termasuk kepastian tentang masa depan anak mereka.

“Sebagian besar orang tua menghabiskan energi dan sumber dayanya untuk terapi serta pendidikan anak. Di sisi lain, mereka juga perlu memikirkan bagaimana anak dapat hidup mandiri dan tetap memiliki jaminan kesejahteraan di masa depan,”

Ana menambahkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat menjadi kunci membangun ekosistem yang mampu menjawab kebutuhan keluarga ABK secara berkelanjutan.

“Kami berharap semakin banyak perusahaan melihat isu ini bukan hanya sebagai tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai investasi bersama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing,” pungkasnya.