Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah untuk meningkatkan jumlah titik Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi. Alex menekankan pentingnya GPM sebagai wujud keberpihakan negara kepada para korban.
Perbanyak Titik GPM di Daerah Bencana
“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” ujar Alex dalam sebuah keterangan pada Rabu (3/2/2026).
Permintaan ini disampaikan Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama mitra kerja pada Selasa (3/2). Rapat tersebut fokus pada pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh ID Food, GPM rencananya akan diselenggarakan di 420 titik di seluruh Indonesia. Namun, alokasi untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera terbilang minim, hanya 2 titik di Aceh, 4 di Sumatera Utara, dan 9 di Sumatera Barat.
GPM Gratis dan Proporsi Distribusi
Alex secara tegas meminta agar GPM di daerah bencana dapat dilaksanakan secara gratis. “Mudah-mudahan, ID Food menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika ternyata tak gratis, tolong titiknya diperbanyak. Kondisi ekonomi lagi kesulitan di tiga daerah terdampak bencana ini. Kawan-kawan kita tengah ditimpa bencana,” jelas Alex.
Selain itu, Alex juga mengkritisi proporsi pelaksanaan GPM di daerah perkotaan dan padat penduduk. Ia menyoroti rencana 65 titik GPM di Jakarta, sementara Jawa Tengah hanya mendapatkan 45 titik. “Sebagai daerah urban, setiap kali libur Lebaran, mayoritas perantau yang jadi penduduk Jakarta, akan pulang kampung berlebaran. Dengan fenomena itu, semestinya GPM di Jakarta, tak lebih banyak dari Jawa Tengah yang sejatinya adalah lokasi tujuan mudik Lebaran warga Jakarta,” tuturnya.
Jadwal Penyaluran Bantuan Pangan
Dalam rapat yang sama, Alex turut mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat di tahun 2026. Ia berharap program ini dapat segera disalurkan pada Februari dan Maret 2026.
“Belajar dari pengalaman tahun 2025 lalu, mohon penyaluran Banpang ini disegerakan Bapanas bersama Bulog sebagai pelaksana teknis. Karena, kondisi geografis negara kita yang beragam,” ungkap Alex. Ia menambahkan, “Penyaluran Banpang di pedalaman Papua sana, tentunya akan membutuhkan waktu lebih panjang.”
