Berita7.co.id — JAKARTA — Komisi III DPR RI mendesak seluruh elemen penegak hukum dan keamanan bersatu mengawal penyidikan kasus dugaan korupsi pasokan batu bara yang memicu penggeledahan di belasan lokasi.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi III, Soedeson Tandra, yang menilai sinergi antarlembaga penting untuk menuntaskan perkara tanpa hambatan.
Tuntutan Dukungan TNI untuk Penegakan Hukum
Soedeson secara khusus berharap TNI memberikan dukungan penuh di belakang penyidik Polri. “Kami meminta kepada Polri agar solid mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk memberantas korupsi. Kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa),” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (9/7/2026).
Menurut Soedeson, dukungan itu penting mengingat masalah ketahanan energi menjadi prioritas nasional dalam agenda pemerintahan mendatang.
Seruan Kesamaan Di Mata Hukum
Selain meminta dukungan TNI, anggota Komisi III itu juga menyoroti peran Kejaksaan agar berjalan beriringan dengan penyidik kepolisian. Ia mengingatkan agar tidak terjadi ego sektoral antarlembaga yang dapat menghambat penegakan hukum.
“Kami mengimbau kepada TNI, Polri, termasuk Jaksa juga, untuk solid di belakang penyidik Kortastipidkor. Ungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, berikan informasi kepada masyarakat, dan hukum pelakunya seberat-beratnya,” tegas Soedeson.
Latar Kasus dan Sorotan Publik
Desakan Komisi III muncul menyusul operasi penggeledahan Kortastipidkor Polri di 12 lokasi terkait tiga klaster dugaan mega korupsi, salah satunya berkaitan dengan pasokan batu bara yang sempat menyebabkan pemadaman listrik massal pada PT PLN (Persero).
Isu ketahanan energi menjadi sensitif karena pemerintahan Presiden menempatkan kemandirian energi dan pembersihan BUMN sebagai pilar kebijakan nasional. Sinergi antara TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung mendapat sorotan publik menyusul laporan adanya penjagaan ketat oleh personel TNI bersenjata di kediaman Jampidsus Kejaksaan Agung pada hari yang sama dengan penggeledahan oleh Polri.
Komisi III berharap dukungan politik dari DPR dapat memastikan kolaborasi lintas institusi penegak hukum tetap solid demi mengamankan sektor energi dari kebocoran yang diduga akibat praktik korupsi.
Ikuti Berita7.co.id
