Jakarta – Indonesia akan resmi memegang tampuk kepemimpinan sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Jabatan strategis ini akan diemban oleh Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan di Jenewa
Penetapan Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (9/1/2026), di Jenewa pada pukul 10.00 pagi waktu setempat. Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, akan menjadi perwakilan utama dalam memimpin agenda-agenda dewan tersebut.
Peran Strategis Indonesia
Direktur HAM dan Urusan Migrasi Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri, menjelaskan bahwa dengan status presidensi ini, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang berlangsung di Dewan HAM PBB. “Kali ini kita akan menjadi presidensi selama satu tahun penuh di mana jabatan tersebut akan dipegang oleh watap kita atau Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Beliau yang sebelumnya menjadi Dirjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta dan menjadi Dubes Indonesia untuk India dan Bhutan,” ujar Indah dalam konferensi pers di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Posisi ini tidak hanya bersifat simbol diplomatik, tetapi juga memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembahasan isu-isu HAM global. “Dalam kapasitas kita sebagai presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya,” tambah Indah.
Kepemimpinan Inklusif
Indonesia menyambut baik amanah ini dengan rasa hormat dan menjanjikan kepemimpinan yang inklusif bagi seluruh negara anggota PBB. “Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab yang besar juga mengingat situasi dan geopolitik kita cukup berwarna saat ini dan Dewan HAM juga mengalami banyak dinamika. Namun secara khusus dengan tema Presidency for All, kita mencoba untuk menjalankan mandat sebagai Presiden ini dengan pendekatan yang inklusif,” jelas Indah.
Hasil Perjuangan Diplomasi
Indah menekankan bahwa posisi presidensi ini merupakan hasil dari upaya diplomasi yang gigih dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri. “Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu, teman-teman. Tentu saja presidensi ini bukan, apa namanya, bukan sesuatu yang given , tapi memang perlu diperjuangkan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Indonesia juga telah menyuarakan desakan agar penindasan terhadap Palestina dihentikan dalam sidang Dewan HAM PBB.
