JAKARTA, 14 Februari 2026 – Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sarmuji, menegaskan bahwa partainya akan tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan, meskipun ada etika politik (fatsun) untuk tidak menyerang kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia bahkan mengklaim kontrol yang dilakukan Golkar justru lebih substantif dan mendalam dibandingkan dengan oposisi.
“Hal ini tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Dalam spektrum berbicara, terdapat berbagai tingkatan, mulai dari memuji secara berlebihan di satu sisi, hingga menghujat, mencaci, dan mencerca di sisi lain,” ujar Sarmuji kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (13/2/2026).
Sarmuji menekankan bahwa Fraksi Golkar DPR RI akan senantiasa memberikan masukan yang bersifat konstruktif kepada pemerintah. Kritik yang dilontarkan, menurutnya, akan selalu berlandaskan pada objektivitas.
“Fraksi Partai Golkar mendorong posisi yang sehat dan konstruktif, yaitu mengapresiasi dengan kritis dan mengkritisi secara objektif, bukan dengan serangan atau hujatan yang merusak kehormatan institusi dan kualitas demokrasi. Kritik harus diarahkan agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan mengurangi kekurangan jika ada,” jelasnya.
Kontrol Lebih Awal dan Substantif
Lebih lanjut, Sarmuji memastikan bahwa kontrol yang dilakukan oleh Golkar sebagai partai koalisi justru akan lebih mendalam dibandingkan dengan oposisi. Sekretaris Jenderal Golkar ini berpendapat bahwa partainya memiliki pemahaman yang lebih awal mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah.
“Kontrol kita sebenarnya melebihi oposisi. Kontrol yang kita miliki sebagai mitra koalisi sesungguhnya lebih awal dan lebih substantif, karena kita terlibat sejak tahap perencanaan dan pembahasan. Kita dapat mengingatkan sejak awal mana program yang bermanfaat bagi rakyat, dan mana yang perlu disempurnakan atau dihindari,” ungkapnya.
Pernyataan Sarmuji ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Fraksi Golkar yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/2). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung soal etika politik untuk tidak menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi dari dukungan Golkar terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
“Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi yang disukai dan tidak disukai, namun semuanya diarahkan untuk kemaslahatan rakyat.
