Partai Golkar mendesak adanya evaluasi terhadap syarat penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Desakan ini muncul setelah beredarnya ucapan kontroversial dari seorang alumni penerima beasiswa LPDP berinisial DS yang menyatakan kriteria penerima beasiswa tersebut hanya bisa dipenuhi oleh orang kaya.
Syarat Beasiswa LPDP Dinilai Memberatkan
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa beasiswa LPDP berpotensi hanya dinikmati oleh kalangan berada jika tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas. Ia mencontohkan syarat kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL yang memberatkan bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan tes bahasa yang memadai.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (23/2/2026).
Menurut Sarmuji, prioritas utama penerima beasiswa seharusnya adalah potensi akademik. Ia berpendapat bahwa kemampuan bahasa asing dapat ditingkatkan seiring proses pembelajaran, dan negara dapat hadir untuk membantu dalam hal tersebut. Namun, jika sejak awal hanya orang yang sudah terfasilitasi dengan baik yang bisa memenuhi kriteria, maka manfaatnya akan terbatas pada kelompok tersebut.
“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” jelasnya.
Perbedaan Akses dan Keterbatasan Struktural
Sarmuji menyoroti bagaimana standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses lebih besar terhadap fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat beasiswa.
“Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa mengursuskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, kesempatan seperti beasiswa LPDP bisa menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah nasib mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta kelompok yang tidak dapat memenuhi syarat karena keterbatasan struktural.
“Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural,” tegas legislator dari Jawa Timur itu.
Momentum Evaluasi LPDP
Sarmuji berharap polemik yang berkembang di publik tidak hanya berhenti pada kecaman personal terhadap alumni berinisial DS. Ia melihat ini sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap program LPDP.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” pungkasnya.
Ucapan DS yang Viral
Sebelumnya, pemilik akun Instagram @sasetyaningtyas mengunggah video yang memperlihatkan dirinya membuka surat dari Home Office Inggris yang menyatakan anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris. Ia juga menunjukkan paspor Inggris yang diterima.
“Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua sudah diterima jadi WN Inggris,” ujarnya dalam video tersebut.
Ia kemudian menyatakan bahwa anak-anaknya kelak akan diupayakan memiliki kewarganegaraan asing, sementara dirinya tetap menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). “I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ucapnya.
Penerima beasiswa LPDP berinisial DS tersebut kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun Instagramnya pada Jumat (20/2). Ia mengakui pernyataannya dilatarbelakangi rasa kecewa, namun langkah yang diambilnya keliru dan tidak tepat.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik,” ujarnya.
