Berita7.co.id — Jakarta — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyambut peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional.

Menurut Eddy, hadirnya SRUK menjadi fondasi penting untuk membangun pasar karbon Indonesia yang kredibel, transparan, dan berdaya saing di tingkat global.

Dalam keterangannya pada Jumat (10/7/2026), Eddy menekankan bahwa penguatan infrastruktur pasar karbon harus diikuti dengan penguatan regulasi untuk memberi kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendukung target penurunan emisi.

“Perlu disampaikan bahwa di parlemen kami tengah mendiskusikan rencana membahas dua regulasi penting, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim. Jika disetujui, kedua regulasi ini akan menjadi landasan penting untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional,” ujar Eddy.

Eddy menuturkan pembahasan kedua regulasi tersebut diharapkan melengkapi kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah, termasuk peluncuran SRUK sebagai sistem registrasi nasional unit karbon.

“SRUK merupakan langkah maju dalam membangun sistem perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan memiliki integritas tinggi. Namun, keberhasilan implementasinya juga membutuhkan payung hukum yang kuat agar memberikan kepastian bagi pelaku usaha, masyarakat, dan investor,” tambahnya.

Potensi dan Manfaat Pasar Karbon

Eddy juga menyoroti potensi Indonesia dalam perdagangan karbon berkat kekayaan hutan, ekosistem mangrove, gambut, dan sumber daya alam lainnya. Ia menegaskan penguatan tata kelola harus sejalan dengan perlindungan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat.

“Pengembangan pasar karbon, selain wajib menurunkan emisi gas rumah kaca, juga harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka investasi hijau, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan dan wilayah konservasi,” tutup Eddy, yang juga anggota Komisi XII DPR RI.