Berita7 — Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta Pemerintah Indonesia menyikapi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memasang tarif 20 persen terhadap semua kargo yang melintasi Selat Hormuz. Dave meminta pemerintah bersikap tenang dan terukur dalam merespons kebijakan tersebut.

Permintaan itu disampaikan Dave saat dihubungi, Rabu (15/7/2026). Ia menilai kebijakan yang dapat memengaruhi jalur pelayaran internasional, khususnya Selat Hormuz, perlu dicermati karena berpotensi menimbulkan dampak pada stabilitas ekonomi global.

“Indonesia perlu menyikapi perkembangan ini secara tenang, terukur, dan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif,” kata Dave saat dihubungi, Rabu (15/7/2026).

Dave mengatakan Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan dan distribusi energi paling strategis di dunia. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa memengaruhi rantai pasok, harga energi, dan arus perdagangan internasional.

“Dari perspektif hukum internasional, Indonesia secara konsisten mendukung kebebasan pelayaran di jalur laut internasional sebagaimana diatur dalam rezim hukum laut. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi membatasi atau membebankan biaya secara sepihak terhadap lalu lintas perdagangan global semestinya dibahas melalui mekanisme multilateral yang berlaku dan mengacu pada ketentuan hukum internasional, bukan melalui tindakan unilateral,” ucap Dave.

Dave meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk terus memantau perkembangan terkait tarif itu. Ia menekankan respons Indonesia harus didasarkan pada kajian matang.

“Sikap resmi pemerintah hendaknya disampaikan berdasarkan hasil kajian yang matang dengan tetap mengedepankan jalur diplomasi yang konstruktif. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil akan memiliki dasar yang kuat sekaligus mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional,” ujar dia.

Selain mengingatkan soal diplomasi, Dave juga menyoroti kesiapan antisipatif pemerintah terhadap potensi dampak ekonomi kebijakan tersebut. Ia menyebut perlu ada koordinasi lintas kementerian untuk menyiapkan langkah mitigasi jika dinamika geopolitik di Timur Tengah memberi tekanan pada perekonomian nasional.

“Pada prinsipnya, Indonesia harus terus mendorong penyelesaian setiap persoalan melalui dialog dan diplomasi, sekaligus menjaga agar jalur pelayaran internasional tetap aman dan terbuka bagi kepentingan perdagangan global. Sikap tersebut sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang konsisten mendukung terciptanya perdamaian, stabilitas, serta tata kelola internasional yang berlandaskan aturan,” tutur dia.

Langkah AS dan Pernyataan Trump

Dalam langkah yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan akan kembali melakukan blokade di semua pelabuhan Iran. Presiden AS Donald Trump menyatakan akan memasang tarif hingga 20 persen bagi tiap kargo yang ingin melintasi Selat Hormuz.

“Selat Hormuz TERBUKA dan akan tetap TERBUKA, dengan atau tanpa Iran. Kami memberlakukan kembali BLOKADE Iran,” tulis Trump di platform media sosialnya.

Trump menyebut tarif 20 persen diberlakukan sebagai imbalan atas biaya operasi militer AS dalam mengamankan Selat Hormuz dari pasukan Iran.

“AS… akan mendapatkan penggantian biaya, sebesar 20% dari semua kargo yang dikirim, untuk segala biaya yang diperlukan guna menjamin keselamatan dan keamanan di wilayah dunia yang sangat rawan konflik ini,” ujarnya.