Berita7 — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjelaskan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BGN 2025, menyusul keheranan anggota DPR atas capaian itu. Pernyataan tersebut disampaikan Agustina saat rapat dengan Komisi IX DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Agustina menegaskan posisi BPK sebagai pemberi opini dan mengatakan status WTP berkaitan dengan kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan.

“Misalnya mengenai WTP, itu memang, WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini, tapi karena saya juga akuntan, maka saya akan menjawab bahwa WTP itu bukan soal bahwa benar atau salah,” kata Agustina.

Dia menambahkan, “Tapi bahwa penyajiannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Tapi tentu saja ini yang paling pas untuk menjawab adalah BPK.”

Catatan BPK dan Tindak Lanjut BGN

Agustina mengakui adanya catatan dan temuan dari BPK terkait laporan keuangan BGN. Menurutnya, sebagian temuan tersebut telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam tahap monitoring.

“Bahwa ada catatan iya, ada temuan, dan sebagian sudah kami tindak lanjuti, sebagian juga masih dalam tahap monitoring untuk tindak lanjut karena memang masih bertahap,” ujarnya.

Keheranan atas Pengajuan Anggaran Tambahan 2025

Selain menyerahkan penjelasan WTP kepada BPK, Agustina menyatakan heran terhadap kebijakan anggaran pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya. Dia mempertanyakan pengajuan anggaran belanja tambahan (ABT) pada 2025 padahal anggaran awal belum terealisasi.

Menurut Agustina, kondisi itu berkontribusi pada rendahnya realisasi anggaran yang akhirnya hanya mencapai 66 persen.

“Inilah memang, kami juga agak heran ketika anggaran awal belum terserap, sudah mengajukan ABT di tahun 2025 lalu. Maka kemudian realisasinya menjadi tidak terserap juga pada akhirnya. Maka realisasinya cuma 66 persen. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ada di situ waktu itu,” tutur dia.

Sorotan Anggota Komisi IX DPR

Pimpinan hingga anggota Komisi IX DPR RI melontarkan kritik terhadap pencapaian WTP BGN untuk laporan keuangan 2025, khususnya karena dianggap tidak sejalan dengan tingkat penyerapan anggaran.

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mempertanyakan keabsahan WTP yang diraih BGN dan bahkan menuding opini itu kemungkinan direkayasa.

“Ini BGN lagi luar biasa jadi perlu pembahasan serius hari ini, pertama tentu saya tanggapi terkait dengan tadi sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59%, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian, jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin,” kata Muazzim.

Anggota lain, Netty Prasetiyani, meminta BGN tidak cepat puas dengan WTP dan menekankan perlunya konfirmasi capaian terkait kinerja program di masyarakat.

“Saya ingin lihat dari paparan tadi bahwa kita tak hanya puas dengan wajar tanpa pengecualian yang diraih BGN, tapi kita perlu konfirmasi seperti apa capaian dalam konteks kinerja program di tengah masyarakat,” ujar Netty.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini juga mempertanyakan dasar pemberian opini WTP kepada BGN, mengingat serapan anggaran yang dinilai rendah dan sejumlah temuan dalam pelaksanaan program.

“Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya?” cecar Yahya.

Yahya menyoroti realisasi anggaran yang disebut hanya 60 persen dan adanya beragam temuan, termasuk pengadaan motor listrik.

“Sementara serapannya cuma 60% dan banyak temuan-temuan yang jadi masalah di dalamnya, seperti pengadaan motor listrik, dan lain sebagainya,” ucap Yahya.