Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilainya telah kebablasan dan menyerupai situasi di luar negeri. Ia mengungkapkan pandangannya ini saat memberikan sambutan pada acara Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026).
Pentingnya Pancasila dalam Konteks Demokrasi
Bahlil mengawali ceritanya dengan membahas kelahiran Pancasila. Ia menekankan bahwa Pancasila lahir dari rapat PPKI sebagai respons terhadap sejarah panjang bangsa Indonesia yang pernah dijajah dengan politik devide et impera, serta keberagaman etnis yang dimiliki.
“Menurut saya, yang benar itu adalah apa yang dicetuskan dan diputuskan dalam rapat PPKI. Karena memang sejarah mencatat bahwa bangsa kita ini 350 tahun dihajar dengan politik devide et impera. Bangsa kita ini bangsa multietnis,” ujar Bahlil.
Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan Sila Keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Bahlil, demokrasi yang dianut seharusnya tidak mengadopsi sepenuhnya demokrasi Eropa atau Amerika, melainkan disesuaikan dengan konteks Indonesia.
“Makanya Sila Keempat itu adalah: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan kedaulatan pikiran demokrasi Eropa Amerika untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, nggak ada,” tegasnya.
Demokrasi Kebablasan dan Dampaknya
Lebih lanjut, Bahlil menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi saat ini. Ia menilai demokrasi yang ada sudah kebablasan dan berdampak negatif pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Menurut saya demokrasi ini kebablasan. Akhirnya apa? Merusak sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Tadinya kita duduk bicara di kampung bisa, sekarang habis Pilkada ribut orang di pinggir-pinggir. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita mau lanjut dengan cara-cara ini?” imbuhnya.
Menyikapi hal tersebut, Bahlil mengajak para legislator Partai Golkar untuk kembali merumuskan demokrasi yang paling tepat dan layak bagi Indonesia. Ia menekankan pentingnya mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Katanya Golkar salah satu ikrarnya mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ’45. Sudah tahu kita sudah masuk di lobang jurang, masih pula kita melompat jurang bersama. Menurut saya, penting untuk kita merenung bersamalah. Kata Ebiet, tanyakan kepada rumput yang bergoyang,” tuturnya.
Bahlil menambahkan, “Jadi karena itu menurut saya, Fraksi Partai Golkar, baik di DPR maupun MPR dan kita semua, harus merumuskan langkah demokrasi apa yang paling tepat dan layak. Ini menurut kalau kita mau kaji betul. Itu dalam konteks demokrasi. Dalam konteks keadilan, tujuan kita berbangsa bernegara adalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, marwah negara.”
